Pacitanku.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan, atau naik 11,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 yang diteken Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya pada Sabtu (21/11/2026) dan mulai berlaku 1 Januari 2027.
Dengan keputusan ini, besaran UMP Jatim 2027 bertambah Rp283.120 dari UMP Jawa Timur 2026 yang berada di angka Rp2.446.880.
Kenaikan UMP Jatim 2027 tersebut ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.
Dalam konsideran surat keputusan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penyesuaian upah dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan iklim usaha di daerah.
“Untuk menjaga daya beli pekerja atau buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha, stabilitas ekonomi nasional, serta memperhatikan dinamika perkembangan hubungan industrial, perlu kebijakan penetapan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh,” demikian tertulis dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut.
Aturan baru ini juga memuat perlindungan tegas bagi pekerja di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Pengusaha yang selama ini telah memberikan upah di atas nilai UMP Jatim 2027 dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerjanya.
“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Provinsi,” bunyi Diktum Kedua keputusan gubernur tersebut. Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan itu akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, bagi pekerja di wilayah kabupaten dan kota, surat keputusan tersebut menegaskan bahwa penetapan UMP tidak menghapus ketentuan upah daerah masing-masing. “Dalam hal Upah Minimum Kabupaten/Kota telah ditetapkan, yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota,” tegas Diktum Ketiga aturan itu.
Posisi UMP Jatim 2027 di Pulau Jawa
Berdasarkan data penetapan gubernur di tingkat nasional, besaran UMP Jatim 2027 masih lebih tinggi dibandingkan dua provinsi tetangganya, yakni DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Namun, dari sisi persentase kenaikan, Jawa Barat mencatatkan lonjakan tertinggi di Pulau Jawa sebesar 29,44 persen hingga menembus Rp3.000.000.
Secara nasional, rata-rata UMP 2027 dari 24 provinsi yang telah mengumumkan penetapan berada di angka Rp3.722.445,93, dengan DKI Jakarta sebagai yang tertinggi (Rp6.136.941) dan Bali sebagai provinsi dengan lonjakan persentase tertinggi (42,15 persen menjadi Rp4.559.287).
Dengan resmi ditetapkannya besaran UMP Jatim 2027 ini, pekerja dan dunia usaha di Jawa Timur kini memiliki kepastian acuan pengupahan sembari menantikan penetapan resmi UMK Jatim 2027 di masing-masing kabupaten dan kota menjelang pemberlakuan pada 1 Januari 2027
Berikut perbandingan daftar UMP 2027 di seluruh provinsi Pulau Jawa:
| Provinsi | UMP 2026 | UMP 2027 | Kenaikan (Rp) | Kenaikan (%) |
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 | Rp6.136.941 | Rp407.065 | 7,10% |
| Banten | Rp3.100.881 | Rp3.372.828 | Rp271.947 | 8,77% |
| Jawa Barat | Rp2.317.601 | Rp3.000.000 | Rp682.399 | 29,44% |
| Jawa Timur | Rp2.446.880 | Rp2.730.000 | Rp283.120 | 11,57% |
| DI Yogyakarta | Rp2.417.495 | Rp2.725.000 | Rp307.505 | 12,72% |
| Jawa Tengah | Rp2.327.286 | Rp2.655.454 | Rp328.167 | 14,10% |












