Pacitanku.com, PACITAN – Penetapan fatwa haram terhadap penggunaan dan perdagangan rokok elektrik (vape) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memicu harapan dari para pelaku usaha di Kabupaten Pacitan agar pemerintah menerapkan regulasi yang adil serta setara dengan rokok konvensional.
Kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan aspek keadilan usaha dan keberlangsungan ekonomi pedagang daerah di tengah wacana pelarangan menyeluruh.
Pedagang vape di Pacitan, Aulia, menilai sorotan terhadap aspek perlindungan kesehatan seharusnya diterapkan secara berimbang bagi seluruh produk olahan tembakau maupun nikotin.
“Kalau mau sehat, ya jangan merokok dan jangan nge-vape. Dua-duanya sama saja. Vape itu tidak jauh berbeda dengan rokok konvensional,”kata Aulia di Pacitan, Jumat (13/11/2026).
Menurut Aulia, dinamika wacana pelarangan ini juga tidak terlepas dari pergeseran tren konsumen yang mulai banyak beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik. Ia berharap pemerintah melihat persoalan ini secara objektif agar tidak menimbulkan kesan ketimpangan persaingan usaha.
“Jika alasan pelarangan adalah kesehatan, seharusnya rokok konvensional juga mendapat perlakuan yang sama, karena keduanya sama-sama mengandung nikotin yang bersifat adiktif,” jelasnya.
Sebelumnya, melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026) dan diumumkan kepada publik pada Senin (9/11/2026), MUI menetapkan bahwa penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan vape berstatus haram.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. K.H. Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada tiga pertimbangan utama.
Ketiganya meliputi risiko bahaya kesehatan, dampak kerusakan lingkungan, serta langkah pencegahan (sadd al-dzari’ah) agar perangkat vape tidak disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. MUI turut merekomendasikan Presiden bersama DPR RI untuk menyusun undang-undang pelarangan vape beserta sanksinya.
Merespons fatwa tersebut, Kementerian Kesehatan menyambut baik dan tengah mengkaji rencana pelarangan total peredaran vape. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian menyatakan menghormati keputusan MUI sembari membuka ruang koordinasi lintas sektor guna membahas dampaknya terhadap ekosistem industri vape di Indonesia.
Sebagai panduan hukum keagamaan, fatwa MUI tidak serta-merta menjadi larangan pidana sebelum disahkan menjadi undang-undang atau peraturan pemerintah.
Saat ini, tata niaga rokok elektrik dalam hukum positif negara masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang antara lain melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik kepada warga berusia di bawah 21 tahun serta perempuan hamil.
Di tengah berlanjutnya pembahasan antara aspek perlindungan kesehatan dan keberlangsungan industri, para pelaku usaha di daerah berharap pemerintah membuka ruang dialog agar kebijakan yang diambil tetap berkeadilan bagi seluruh pihak.
