Pacitanku.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menetapkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu lintas profesi, sekaligus membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada November ini.
Kebijakan penataan aparatur yang turut memuat relaksasi batas usia bagi tenaga non-ASN tersebut disepakati bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/10/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa perubahan status kerja menjadi penuh waktu kini diperluas ke berbagai sektor pelayanan publik dan tidak lagi terbatas pada profesi guru. Keputusan ini diambil setelah pemerintah dan DPR merampungkan perhitungan anggaran lintas sektor.
“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, termasuk lintas profesi. Ini mencakup dosen, petugas Damkar, Satpol PP, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis pelayanan,”kata Prasetyo Hadi, dikutip dari laman Youtube Kementerian Sekretaris Negara RI.
Skema pengangkatan tersebut akan diberlakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027 dengan menyesuaikan kapasitas fiskal negara. Selain memperoleh kepastian status penuh waktu, para pegawai juga mendapatkan hak untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Bagi saudara-saudara kita yang nanti sudah diangkat menjadi PPPK penuh waktu, akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS yang akan dimulai di tahun 2027,” lanjutnya.
Sebelum skema tahun depan berjalan, pemerintah lebih dulu membuka rekrutmen CPNS pada akhir tahun ini guna mengisi posisi PNS yang pensiun dan memenuhi kebutuhan program prioritas nasional.
“Pemerintah akan melakukan proses rekrutmen CPNS yang dilaksanakan tahun ini juga. Rencana bulan November ini sudah dilakukan proses pendaftaran, dengan Bu MenPAN-RB sebagai ketua tim panitianya,” kata Prasetyo.
Dalam rapat yang sama, pemerintah juga memutuskan perpanjangan masa kerja bagi 172.323 guru non-ASN sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik serta 2.482 guru di bawah Kementerian Agama yang masa kontraknya berakhir pada Desember 2026. Kebijakan perpanjangan serupa turut diberikan kepada tenaga kesehatan dan medis non-ASN.
Selain itu, pemerintah dan DPR menyepakati pemberian afirmasi batas usia bagi tenaga honorer senior agar tetap dapat mengikuti seleksi CPNS.
“Secara realita di lapangan, terutama yang berkenaan dengan masalah batasan usia jika ingin mengikuti proses seleksi menjadi PNS, kita bersepakat ada beberapa bidang yang membutuhkan perlakuan khusus,”kata Prasetyo.
