Pacitanku.com, TULAKAN – Puluhan warga Jatigunung, Tulakan yang mengatasnamakan diri sebagai aliansi warga Jatigunung mengeruduk kantor Desa setempat pada Kamis (18/7/2024).
Warga menuntut transparansi pemerintah desa ( Pemdes) terkait adannya dugaan penyimpangan biaya pematokan program pendaftaran tanah sistematis lengkap ( PTSL) yang tengah bergulir.
Koordinator aksi Muhammad Tonis Dzikrullah mengatakan, aksi itu merupakan akumulasi dari penyimpanan Pemdes.
Masyarakat meniali adanya ketidak transparansian dalam pembebanan biaya pematokan sebesar Rp 80 ribu per sertifikat.
“Sebenarnya masyarakat tidak keberatan cuma yang disayangkan adanya ketidak transparansian,”ujar dia.
Aliansi masyarakat menilai pembentukan Pokmas (Kelompok masyarakat) syarat penyimpanan, Pasalnya setelah terbentuk pokmas ternyata ada anggota yang merangkap sebagai Badan Musyawarah Desa (BPD).
Masyarakat kawatir program unggulan dari pemerintah pusat ini hanya akan dijadikan agenda bancaan duit rakyat.
”BPD ini seperti DPRD tingkat desa, ketika DPRD nya ikut didalam Pokmas menjalakan program tersebut, yang mengawasi siapa?,” tanya masyarakat.
Masyarakat menuding, Pemdes tidak faham aturan pembiayaan program PTSL yang telah diatur dalam Permen-ATR/BPN 6/2018 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Men-ATR/BPN, Mendagri, Mendes-PDTT) Maupun aturan turunannya dalam bentuk Perbup Pacitan 6/2020 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL yang dibebankan kepada masyarakat.
”Kan sebetulnya bisa mengunakan APBDes, kalau bisa seperti terkesan ngawur, menurut kami harus disikapi dan ditelisik,”tandasnya.
Dalam aksi yang didikuti sekitar 50 demonstran ini juga memberikan saran kepada Pemdes agar program unggulan dari pemerintah pusat ini dijalankan sesui regulasi. Pun Pemdes lebih bisa menangkap aturan main yang ada.
“tujuan kita agar menjadi baik kebijakan- kebijakan pemerintah desa,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, Pemdes Jatigunung belum memberikan komentar saat dikonfirmasi
Lihat juga berita-berita Pacitanku di Google News, klik disini.
