Pacitanku.com, PACITAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pacitan menggandeng kaum disabilitas untuk melakukan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 secara partisipatif.
Hal itu dilakukan Bawaslu dengan menggelar kegiatan ‘Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Komunitas Disabilitas.’
Baca juga: Bawaslu dan BEM se-Kabupaten Pacitan Sinergi Awasi Pemilu Serentak
Dalam kegiatan yang diinisiasi Himpunan Penyandang Disabilitas Pacitan (HPDP) tersebut, sedikitnya 30 orang hadir dalam acara yang berlangsung pada Kamis (26/102/203) di Balai Kelurahan Baleharjo, Pacitan.
Dalam kegiatan tersebut topik yang dibahas adalah pelatihan seputar menulis di media sosial dengan menghadirkan jurnalis senior Pacitan, Purwoto.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Pacitan Agus Hariyanto saat dikonfirmasi awak media usai acara tersebut mengatakan kegiatan ini bagian dari upaya Bawaslu mendorong Pemilu 2024 digelar inklusif.
“Jadi kita ingin mengajak teman-teman disabilitas itu tahu haknya, bahwa mereka itu terfasilitasi dengan baik, baik di TPS maupun sebelumnya. Jadi suara mereka ini kan dengan suara suara masyarakat yang lainnya juga sama,”katanya.
Menurut Agus, suara kaum disabilitas dengan suara pejabat itu memiliki kesamaan, yakni one man one vote, one value. Namun di sisi lain, saat ini Agus memandang bahwa hak penyandang disabilitas dalam Pemilu masih belum terfasilitasi dengan baik.
“Nah kebetulan kegiatan ini diusulkan dari teman-teman disabilitas juga, Bawaslu hanya mewadahi memfasilitasi kegiatan ini. Kemarin teman-teman disabilitas juga bersama teman-teman Karang Taruna kita sosialisasi itu kita ikutkan pelatihan Training of Trainer (ToT) di Jakarta di Surabaya dan Mojokerto,”jelas komisioner Bawaslu Pacitan dua periode ini.
Bawaslu Pacitan, kata Agus, hanya memfasilitasi kebutuhan sosialisasi yang dilakukan.
“Kegiatan ini bagian dari penyandang disabilitas menjadi pengawas Pemilu partisipatif ya, jadi disabilitasnya kita harapkan dia punya pengetahuan tentang pengawasan juga, jadi bisa membantu kami Bawaslu dia menjadi pengawas partisipatif,”papar Agus.
Sebagai contoh, kaum difabel bisa melaporkan dugaan pelanggaran di lingkungannya. Atau ada money politik.
“Atau dia bisa mengakses juga media sosial di situ bisa ada melihat ada hoax, ada pelanggaran netralitas ASN yang Kemudian itu bisa kemudian melaporkan bahwa harapannya seperti itu, dan komunitas ini yang kita latih belum semua, kita harapkan pengetahuan mereka yang didapatkan hari ini disampaikan ke teman-teman lainnya,”pungkasnya.
Video Pentingnya Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
