DPRD Pacitan: Pembangunan Jembatan Kedungbendo akan Direalisaikan Bertahap

oleh -3 Dilihat
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan Ronny Wahyono. (Foto: Sulthan Shalahuddin/Pacitanku)

Pacitanku.com, PACITAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pacitan Ronny Wahyono memastikan jajarannya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tiga dusun di Desa Kedungbendo, Arjosari agar pembangunan jembatan akses penghubung dapat segera direalisasikan.

Baca juga: Masyarakat Arjosari Gelar RDP dengan Dewan, Minta Pembangunan Jembatan Kedungbendo Segera Direalisasikan

Usai menerima warga Desa Kedungbendo dalam rapat dengan pendapat (RDP) pada Sabtu (15/7/2023) lalu, Ronny mengatakan masyarakat di tiga dusun tersebut, yakni Dusun Banyuanget, Ngasem dan Jati menginginkan kembali ada jembatan permanen di kawasan itu.

“Karena jembatan gantung tergerus banjir saat bencana tahun 2017, sebenarnya setelah itu ada bantuan dari pusat, tetapi karena situasi teknis yang tidak memungkinkan akhirnya pondasinya yang bermasalah sehingga pada akhirnya pembangunan itu tidak bisa dilanjutkan,”jelas Ronny.

Selain itu, kata Ronny, masa pandemi COVID-19 yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2022 menjadi permasalahan sendiri dalam proses pembangunan tersebut.

“Pertama, kami mengapresiasi masyarakat membangun sendiri jembatan secara swadaya dari bambu, yang berarti menunjukkan bahwasanya keinginan mereka untuk memiliki jembatan itu memang sangat besar bagi mereka,”papar politikus Partai Demokrat (PD) Pacitan ini.

Di sisi lain, DPRD memastikan dari hasil RDP itu memunculkan satu kesepakatan, dimana jajarannya memastikan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat meskipun dilaksanakan secara bertahap.

“Pada intinya kita memperjuangkan aspirasi masyarakat dan tapi secara bertahap, karena perlu poses perlu survei tanah agar jangan sampai nanti terjadi permasalahan pembangunan di pondasinya,”jelas dia.

Di sisi lain, kata Ronny, juga terkait ketersediaan waktu untuk membangun jembatan dengan anggran Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 hanya bisa dilaksanakan oktober November desember.

“Ketersediaan anggaran cuma tiga bulan ini tidak cukup waktunya untuk menyelesaikan pembangunan jembatan itu sehingga untuk harapan masyarakat agar jembatan bisa dibangun dan diselesaikan di tahun ini tidak memungkinkan secara anggaran maupun secara waktu,”jelas Ronny.

Namun demikian Ronny mengungkapkan salah satu solusi yang disepakati usai RDP itu adalah dengan pembangunan, dimana minimal tahun ini dimulai survey dan dimulai pondasinya.

“Minimal galian pondasi pancang semua dilaksanakan, sehingga dimulainya pekerjaan pembangunan, karena kalau sudah dimulai berarti harus diselesaikan, baik dari akan mengajukan anggaran 2023, dan nantinya tentu akan dianggarkan di 2024, aakah di anggaran (APBD) induk atau (APBD) perubahan di 2024 yang pada intinya adalah jembatan ini dibangun secara bertahap,”jelasnya.

Ronny pun meminta masyarakat untuk bersabar dalam proses ini mengingat kondisi tahapan yang harus dilalui tersebut.

“Kondisinya adalah jika pondasi itu sudah dibangun di diamkan dulu nanti kita ‘cek ombak’, artinya kan memang permasalahan sebelunya pondasi tergerus, sehingga pondasi itu kita diamkan dulu secara teknis nanti kita tunggu perkembangan, kalau sudah aman, kita bangun jembatannya, masyarakat diharapkan bersabar tapi pada intinya adalah ini sudah ada progres pembangunan jembatan itu,”pungkasnya.