Pacitan Kembali Raih Penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2019

oleh -131.019 views
ANUGERAH PANDU NEGERI. Indartato saat menerima penghargaan yang diberikan oleh Komite Pengarah Indonesian Institute Publik Governance (IIPG), Andi Ilham Said. (Foto: Humas Pemkab Pacitan)

Pacitanku.com, JAKARTA – Bupati Pacitan Indartato menerima penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 pada Jumat (25/11/2019). Penghargaan diberikan oleh Komite Pengarah Indonesian Institute Public Governance (IIPG), Andi Ilham Said, di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta.

Ini adalah kali kedua Pacitan meraih anugerah Pandu Negeri, setelah pada tahun 2018 lalu mendapatkan penghargaan yang sama dari IIPG.

“Pemberian penghargaan ini ditujukan untuk menginspirasi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk ‘Berdiri Tegak Jadi Pandu Ibu Pertiwi’ dengan mengambil tema ‘Membangun Tata Kelola dan Budaya Pemerintahan yang Bersih,” kata Ilham Said.

APN merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tata kelola terbaik, serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio ekonomi melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca juga: Pacitan Raih Anugerah Pandu Negeri

Penilaian untuk penghargaan itu terbagi dalam dua aspek, yaitu performance (pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia dan hasil terobosan penting)  dengan bobot  60 persen dan governance (tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan dan antikorupsi) 40 persen.

“Mereka yang masuk nominasi penghargaan ini paling tidak memiliki tata kelola keuangan yang istimewa selama dua tahun terakhir (2017-2018), diukur dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengendalian (WTP),” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, kepala daerah dan wakilnya tidak tersangkut korupsi, memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama tiga tahun terakhir.

Pemerintah daerah juga diwajibkan memiliki kinerja pembangunan manusia yang bagus, tata kelola pemerintahan yang baik serta memiliki nilai koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dan capaian program teroboson inovatif untuk mencapai visi misi di beberapa bidang.

Artinya, katanya, aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategis serta pimpinan yang inovatif menjadi poin penting dalam penghargaan ini.

Melihat paramaternya yang cukup kompleks, kegiatan yang diselenggarakan oleh IIPG itu memang benar-benar sebagai bentuk upaya mendukung transformasi tata kelola yang berkelanjutan pada sektor publik di tanah air.

Ajang penghargaan APN 2019 diikuti 34 provinsi, 416 kabupaten dan 99 kota di Indonesia. Dari jumlah kepesertaan itu, masing-masing dilakukan penilaian dan didapatkan nomine 63 pemerintah daerah terbaik, salah satu Kabupaten Pacitan.

Menjadi salah satu nomine APN menunjukkan komitmen Bupati Pacitan Indartato membawa perubahan di daerahnya yang tinggi.

Bupati Pacitan Indartato menyampaikan rasa terima kasihnya yang telah menganugerahi Kabupaten Pacitan sebagai salah satu pemerintah daerah yang dianggap berhasil.

“Penghargaan ini tentunya memacu kita untuk berbuat lebih inovatif lagi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat” kata Indartato usai menerima penghargaan, seperti dalam siaran pers Humas Pemkab Pacitan.

Ketua Umum IIPG, Sigit Pramono menyebut IIPG sendiri merupakan sebuah organisasi nirlaba yang digagas sekelompok anak bangsa yang peduli terhadap tata kelola baik di sektor swasta atau korporasi dan sektor publik atau institusi pemerintahan.

Sigit menambahkan IIPG mencoba melakukan upaya peningkatan tata kelola pada institusi publik, seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, kementerian dan institusi publik yang lainnya.

Ketua Dewan Penasihat IIPG yang juga Wakil Presiden RI periode tahun 2009-2014 Boediono, pada kegiatan ini berbicara banyak mengenai trilogi pembangunan.

Ditjen Otonomi Daerah Akmal Malik dalam kegiatan itu banyak bicara mengenai obesitas regulasi dan tumpang tindihnya regulasi yang menyebabkan investasi tidak mau masuk.

“Hal ini menjadi ‘concern‘ serius Bapak Presiden Joko Widodo dan tantangan bagi kita untuk mewujudkan good dan clean government,”katanya. (RAPP002)