Pacitanku.com, PACITAN – Fakta cukup mengejutkan harus diterima Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menempatkan Pacitan pada daerah dengan ekonomi terendah sesuai hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE 2016). Di tengah upaya keras Pemkab Pacitan menghidupkan sektor pariwisata sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi, hasil SE tersebut menjadi kado pahit Pemkab di tahun 2017 ini.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Teguh Pramono saat sosialisasi dan rilis Hasil Listing SE 2016 di Hotel JW Marriot Surabaya, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Sensus Ekonomi 2016 dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai dengan klarifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2015.
“Manfaat data hasil SE 2016 adalah untuk mengetahui gambaran usaha-usaha atau memetakan daerah-daerah yang ekonominya masih tergolong rendah karena kurangnya aktifitas ekonomi dan sumber pendapatan masyarakat, peta tersebut di Jawa Timur menunjukkan daerah Kabupaten Pacitan dan Trenggalek. Untuk itu pemerintah segera turun tangan untuk permasalahan ini,” jelasnya.
Padahal, sebelumnya, saat menggelar seminar dalam rangka hari jadi Pacitan, Bupati Pacitan Indartato sendiri mengatakan bahwa peta pertumbuhan ekonomi di Pacitan terbilang cepat. Hal itu terbukti di sepanjang tahun 2010-2015, pertumbuhan ekonomi menyamai rata-rata Provinsi Jatim. Dan mengalami akselerasi sampai tahun 2012.
Pola pertumbuhan ekonomi mengalami kelambatan pada Tahun 2013 dengan laju pertumbuhan secara umum di bawah Provinsi Jatim. “Meski begitu, indeks pembangunan manusia (IPM) di Pacitan terbilang cukup membanggakan, yaitu 64,92 persen. Jatim sebesar 68,95 persen dan nasional 69,55 persen,” ujarnya saat itu.
Menurut Indartato saat itu, peringkat IPM Pacitan berada di nomor 29 dalam skala provinsi. Dia juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan di level 16,68 persen atau setara 92.100 jiwa. Dengan demikian, Pacitan masuk ke dalam 10 kabupaten termiskin yaitu Sampang, Bangkalan- Probolingo, Sumenep, Tuban, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Bondowoso, dan Lamongan.
Pertumbuhan usaha yang lamban
Kepala BPS Kabupaten Pacitan Bagiyo Trilaksono belum lama ini mengatakan bahwa salah satu penyebab Pacitan masuk kategori ekonomi terendah dan kabupaten termiskin adalah pertumbuhan usaha yang lamban.
Dia menuturkan bahwa penilaian ini melihat dari aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak menunjukkan perkembangan secara signifikan selama 10 tahun terakhir, terutama pertumbuhan usaha dari beberapa sektor yang menurun jika dibandingkan dengan jumlah usaha pada tahun 2006 lalu.
Selain itu, Bagiyo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Pacitan tak meningkat jika dilihat dari sumbangan produk domestik regional bruto (PDRB) yang masih dibawah satu persen dari sharing PDRB Provinsi.
“Jumlah usaha perusahaan di Pacitan selama sepuluh tahun ini turun dari 54 ribu menjadi 51 ribu usaha, perusahaan non pertanian. Sementara provinsi Jawa Timur meningkat 10,94 persen dari sebelumnya 4,21 juta menjadi 4,67 juta usaha, perusahaan non pertanian,”katanya belum lama ini.
Perlu gebrakan untuk genjot ekonomi
Kondisi ekonomi yang lesu di Pacitan tersebut mendapat tanggapan dari legislator. Wakil Ketua DPRD Pacitan, Gagarin, menilai ada beberapa alasan mengapa perekonomian di Pacitan menjadi yang terendah kedua di Jatim.
“Diantaranya, prioritas anggaran daerah saat ini fokus pada peningkatakan profesional birokrasi. Sedangkan program khusus produktifitas masyarakat masih perlu mendapat perhatian, saat ini Pemerintah memprioritaskan profesional birokrasi, sehingga untuk meningkatkan produktifitas masyarakatnya masih kurang, terutama produktifitas penguatan ekonomi,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, dia berharap Pemkab mulai memikirkan pentingnya meningkatkan produktivitas masyarakat dari berbagai sektor, baik pertanian, perikanan, maupun produktifitas usaha kecil menengah (UKM).
Dia mengharapkan Pemerintah segera bertindak cepat supaya pertumbuhan ekonomi masyarakat di pacitan tak semakin tertinggal dari daerah lainnya. “Salah satu opsinya dengan memperbanyak program-program peningkatan produktifitas masyarakat, baik peningkatan sumber daya manusia, maupun meningkatkan sarana prasarana penunjang pusat perekonomian masyarakat,”tutup politikus Partai Golkar ini. (RAPP002)
