Pacitanku.com, PACITAN – Kondisi darurat air bersih Pacitan yang dialami 21.112 kepala keluarga (KK) mendorong Fraksi Gabungan PKS, NasDem, dan PPP DPRD Pacitan mengusulkan penguatan penanganan kekeringan permanen seiring peningkatan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi Tipe A.
Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Gabungan PKS, NasDem, dan PPP, Ririn Subianti, saat membacakan pendapat fraksi dalam rapat paripurna DPRD Pacitan, 11 November 2026.
Pandangan ini merupakan bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
Ririn menyoroti persoalan kekeringan Pacitan yang berulang setiap tahun dan berdampak langsung pada kehidupan warga.
Merujuk pemberitaan RRI pada 6 Oktober 2026 yang mengutip data BPBD Pacitan, tercatat 73 desa telah mengajukan bantuan air bersih Pacitan bagi 21.112 KK yang tersebar di 246 dusun.

“Persoalan kekeringan memiliki dampak luas dan sangat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,”kata Ririn saat membacakan catatan fraksi.
Peningkatan kelembagaan BPBD Pacitan Tipe A diharapkan menjadi momentum mengubah pola penanggulangan bencana di daerah.
Meski distribusi air bersih melalui mobil tangki tetap dibutuhkan pada kondisi darurat, pola penanganan yang terus berulang setiap kemarau dinilai perlu dievaluasi menuju solusi kekeringan jangka panjang.
“Jangan sampai setiap musim kemarau masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama, sementara pemerintah hanya mengulang pola penanganan yang bersifat sementara,” tuturnya.
Selain mengatasi kekeringan, penyesuaian tipologi BPBD menjadi Tipe A dinilai mampu memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi beragam ancaman bencana.
Penguatan anggaran dan kualitas sumber daya manusia diharapkan mengoptimalkan seluruh tahapan penanggulangan, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Fraksi juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pacitan agar peningkatan kelembagaan tidak berhenti pada pemenuhan ketentuan regulasi semata.
Pengawalan implementasi diperlukan secara menyeluruh, mulai dari penyusunan peraturan bupati, kesiapan anggaran, hingga analisis jabatan BPBD sesuai ketentuan terbaru.
Secara umum, Fraksi Gabungan PKS, NasDem, dan PPP menilai Raperda perubahan keempat atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tersebut telah memenuhi tahapan dan substansi pembahasan.
Melalui catatan konstruktif sebelum penetapan regulasi, kehadiran BPBD Pacitan Tipe A diharapkan membawa manfaat nyata bagi warga, khususnya dalam menuntaskan persoalan darurat air bersih Pacitan secara berkelanjutan.











