Pacitanku.com, PACITAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan agar menyiapkan draf rancangan peraturan daerah (raperda) lebih awal dan tidak menumpuk pembahasan di penghujung tahun anggaran.
Evaluasi konstruktif ini disampaikan Panitia Khusus (Pansus) XIII dalam rapat paripurna pembahasan Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, khususnya terkait penataan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan, pekan lalu.
Juru Bicara Pansus XIII DPRD Pacitan, Ririn Subianti, menegaskan bahwa perencanaan regulasi sejak dini sangat penting agar pembahasan perda mandatori berjalan optimal, mendalam, dan tidak sekadar mengejar penyelesaian administrasi.
“Kami berharap setiap perda yang dibahas tidak sekadar memenuhi target penyelesaian administrasi atau menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,”kata Ririn, Rabu (18/11/2026) di Pacitan.
Untuk mendukung efektivitas tersebut, DPRD mendorong Pemkab Pacitan segera memetakan kebutuhan regulasi, menyusun naskah akademik, hingga merampungkan proses harmonisasi lebih awal pada tahun berjalan.
“Sehingga proses pembahasan dapat berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dalam rapat paripurna tersebut, fokus utama raperda diarahkan pada penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja BPBD Pacitan agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025.
Tiga poin perubahan mendasar dalam regulasi baru ini meliputi perubahan status pimpinan BPBD, penyesuaian eselonisasi sekretaris BPBD, serta pembaruan nomenklatur bidang di lingkungan BPBD Pacitan.
Merujuk Pasal 25 Permendagri Nomor 18 Tahun 2025, setiap pemerintah daerah wajib merampungkan penyesuaian kelembagaan paling lambat satu tahun sejak aturan ditetapkan, yakni sebelum 17 Desember 2026.
Penataan ini krusial guna memperkuat landasan hukum perangkat daerah, meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta mengoptimalkan pelayanan kebencanaan bagi masyarakat.
Mengingat batas waktu yang kian dekat, Pansus XIII turut mendorong Pemkab Pacitan segera menyusun Peraturan Bupati (Perbup) begitu raperda resmi disahkan menjadi perda.
Regulasi turunan tersebut dibutuhkan untuk mengatur rincian teknis operasional, mulai dari struktur internal, tata kerja, kepegawaian, hingga penganggaran BPBD Pacitan, setelah melalui tahapan konsultasi bersama Biro Organisasi, harmonisasi Kementerian Hukum, dan fasilitasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.











