Pacitanku.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang APBN 2027 dengan total belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Menariknya, porsi alokasi anggaran kementerian/lembaga terbesar kini dipegang oleh Badan Gizi Nasional (BGN) senilai Rp240,2 triliun, menggeser dominasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Berdasarkan penjabaran data kementerian dan lembaga di APBN 2027, BGN yang menjadi motor penggerak program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempati urutan pertama penerima dana jumbo.
Angka tersebut jauh melampaui Kemenhan di posisi kedua dengan Rp189 triliun, disusul Polri sebesar Rp139,19 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp114,59 triliun, Kementerian Sosial Rp107,2 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp102,12 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, APBN 2027 dirancang ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mempercepat kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal.
“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya. Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif terarah dan terukur, dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB,” ungkap Suahasil.
Secara keseluruhan, arsitektur APBN 2027 memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dan pembiayaan anggaran Rp671,2 triliun.
Pemerintah memfokuskan rancangan ini pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) guna mendorong pembangunan inklusif, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi, infrastruktur, perumahan, hilirisasi, hingga penurunan kemiskinan.
Selain kementerian, besarnya fokus negara pada kesejahteraan juga tercermin dari alokasi fungsi makro. Anggaran pendidikan dipatok sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, dan ketahanan pangan mencapai Rp195,3 triliun.
“Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,”tegasnya.
Melalui pengesahan ini, pemerintah meyakini postur APBN 2027 yang sehat dan kredibel mampu menjaga stabilitas perekonomian serta mendongkrak daya saing Indonesia.
