Pacitanku.com, YOGYAKARTA — Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Acara yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi ini berlangsung di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Rabu (19/3/2025).
Rakor ini dihadiri oleh para kepala daerah dari wilayah koordinasi III, yang meliputi Provinsi DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Bupati Aji hadir didampingi oleh Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Heru Wiwoho Supardi Putra.
Dalam kesempatan tersebut, Provinsi Jawa Timur mendapatkan apresiasi dari KPK RI atas komitmennya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Pemprov Jatim meraih penghargaan peringkat kedua dalam Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 untuk kategori pemerintah provinsi di Wilayah III.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK RI, Setyo Budianto, kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya integritas bagi para kepala daerah.
Dia mengingatkan bahwa komitmen untuk memberantas korupsi harus terus dijaga sejak awal hingga akhir masa jabatan.
“Integritas adalah sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk melawan korupsi akan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Setyo.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Ketua KPK juga mengimbau para kepala daerah untuk berani menolak dan melaporkan segala bentuk gratifikasi atau pemberian dari pihak luar yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi para kepala daerah untuk memperkuat sinergi dalam mencegah korupsi dan memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.
“Forum ini dimaksudkan agar sinergi antara KPK dan pemerintah daerah semakin kuat dalam membangun sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi dan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat,”kata Bupati Aji.