Pacitanku.com, PACITAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan menyoroti masalah data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang belum optimal dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
Kurangnya data ini menghambat pemantauan distribusi manfaat BPJS dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Komisi II DPRD Pacitan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran BPJS Tulungagung, Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Darsono, dan sejumlah kepala Puskesmas pada Senin (10/2/2025) untuk membahas isu ini.
Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, menekankan pentingnya data kepesertaan sebagai acuan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.
Dia juga menyoroti perlunya komunikasi yang lebih aktif antara BPJS dan pemerintah daerah, termasuk sosialisasi program dan perubahan regulasi kepada penerima manfaat.
“Kami ingin mengetahui data kepesertaan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya peserta yang sudah meninggal namun masih membayar premi,”kata legislator Partai Demokrat ini.
Selain data kepesertaan, Komisi II juga meminta klarifikasi terkait isu 144 jenis penyakit yang seharusnya tidak dapat dirujuk melalui BPJS.
Setelah pendalaman, ternyata bahwa 144 penyakit tersebut memang seharusnya dioptimalkan pengobatannya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), namun bukan berarti tidak bisa dirujuk.
Peserta tetap dapat dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) jika memenuhi indikasi medis yang sesuai.
Rudi mengatakan pihaknya akan terus mengawal isu ini hingga menemukan solusi yang final dan mengagendakan pertemuan lanjutan untuk membahas data kepesertaan BPJS.
Menanggapi permintaan data kepesertaan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, Fitriyah Kusumawati, menjelaskan bahwa informasi kepesertaan memiliki batasan akses yang harus diperhatikan karena aspek privasi.
Namun, dia berjanji akan menindaklanjuti permintaan tersebut pada pertemuan berikutnya untuk mencari solusi terbaik.
“Data peserta BPJS Kesehatan memiliki aspek privasi yang harus dijaga. Namun, kami siap berkoordinasi lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya untuk mencari solusi terbaik,”kata Fitriyah.