Pacitanku.com, PACITAN – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan untuk tetap menjadikan infrastruktur sebagai salah satu prioritas Pembangunan di Pacitan.
Hal itu disampaikan oleh perwakilan Fraksi Partai Golkar, Lancur Susanto saat membacakan pandangan umum (PU) fraksi dalam rapat paripurna DPRD Pacitan dengan agenda rapat paripurna II, yakni penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Baca juga: Fraksi Partai Demokrat DPRD Pacitan Minta Pemkab Tuntaskan Target RPJMD
Rapat paripurna itu digelar pada Jumat (27/10/2023) di DPRD Pacitan.
Dalam penyampaiannya, meski saat ini Pemkab terus menggenjot infrastruktur, namun Partai Golkar memandang perlunya tetap menjadikan infrastruktur menjadi perhatian Pemerintah. Upaya tersebut salah satunya dengan pembiayaan infrastruktur yang maksimal.
“Mohon untuk biaya infrastruktur dijadikan perhatian pemerintah daerah, dan diupayakan selalu diatas 40 persen dari total belanja daerah,”kata Lancur.
Secara khusus, Lancur mengatakan partainya juga menyoroti penurunan pendapatan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) ada yang menurun.
“Semula direncanakan Rp. 101,225 miliar menjadi Rp. 69,375 miliar, mencermati dan mempelajari nota keuangan Bupati, kami berpandangan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp.1,702 triliun yang bersumber dari PAD sebesar Rp.209,76 miliar,”jelas Lancur.
“Pendapatan transfer ke daerah kami mencermati ada yang menurun, antara lain DAK Fisik,”imbuhnya.
Atas kondisi tersebut, Lancur lantas menyarankan Pemkab dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Pusat setiap perencanaan tahun anggaran.
“Selain itu belanja pegawai direncanakan sebesar Rp.770,493 miliar, dalam hal presentase belanja pegawai telah melebihi 30 persen. Pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya undang undang nomor 1 tahun 2022,”papar dia.
Hal-hal lain yang disampaikan Partai Golkar adalah saran agar Dinas Pendidikan (Dindik) Pacitan didukung kebijakan anggaran. Hal itu perlu dilakukan agar bisa meringankan beban komite sekolah, khususnya tingkat SD dan SMP.
Di sektor pertanian, Partai Golkar meminta Pemkab juga mengupayakan pupuk bisa didistribusikan dengan baik.
“Juga Pemerintah Daerah dimohon mengambil langkah dengan stakeholder terkait, sehingga kebutuhan pupuk petani dapat terdistribusi dengan baik sesuai hak selayaknya yang didapatkan petani,”pungkasnya.
