Pacitanku.com, PACITAN – Pemerintah Kabupaten Pacitan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Timur.
Penghargaan ini merupakan hasil dari praktik keuangan sehat oleh Kabupaten Pacitan yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022.
Baca juga: Bukti Praktik Keuangan Sehat, Pacitan Raih Penghargaan Opini WTP ke-12
Penghargaan WTP yang diterima oleh Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan Ronny Wahyono ini juga merupakan ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Supremasi tertinggi bidang penata usahaan keuangan tersebut, diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Karyadi di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur Jl. Raya Ir. H Juanda Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (25/5/2023).
Ketua DPRD Pacitan, Rony Wahyono mengapresiasi raihan WTP kabupaten Pacitan.
“Kami mewakili pimpinan dan anggota DPRD dan rakyat Pacitan mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah, atas raihan WTP tahun 2022,”kata Ronny, Jumat (26/5/2023).
Lebih lanjut, Ronny berharap Pemda diharapkan dapat terus berkomunikasi dengan BPK terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaaan (TLRHP) agar dapat mencapai 100 persen.
“Kedua TLRHP ini juga mencapai angka 95 persen dan ini baik sekali, namun perlu dikoordinasikan dengan BPK agar mencapai angka 100 persen,”ujar Ronny.
“Setelah ini akan rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD untuk menentukan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ini diberikan pilihan untuk membahas atau tidak, jika dibutuhkan, maka selanjutnya akan membahas waktu yang pembahasan,”pungkasnya.
Sebagai informasi, Opini WTP merupakan penilaian tertinggi BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Kabupaten Pacitan sudah 12 kali memperoleh opini WTP. Adapun 10 diantaranya diterima Pacitan secara beruntun, yakni sejak Tahun Anggaran (TA) 2013 sampai dengan TA 2022.
Hasil audit BPK terkait pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2022 sangat baik. Bahkan, TLRHP mendekati sempurna yakni, 95,70 persen.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Karyadi mengungkapkan pemeriksaan yang bersifat mandatory yang dilaksanakan oleh BPK RI perwakilan Jawa Timur selama 60 hari memiliki tujuan utama yakni memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ada 4 kriteria yang menjadi penilaian LKPD tahun ini, diantaranya adalah kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan atas Perundangan-undangan, dan efektivitas pengendalian sistem intern.
“Kami berkomitmen berkontribusi positif utuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan prinsip akuntasi yang berlaku umum di Indonesia sehingga dapat mensejahterakan masyarakat,” tuturnya dalam kegiatan yang mengusung tema “BPK Harmoni Dengan Seluruh Pemerintah,”katanya.
Karyadi menyampaikan catatan yang harus diperbaiki oleh seluruh Pemerintah Daerah di Jawa Timur dalam mengelola keuangan daerah meliputi administrasi, pendapatan, pembelanjaan, dan projek atau pembangunan fisik. Kepada seluruh Kepala Daerah diharapkan saling mengawasi dan mengingatkan atas risiko-risiko penyimpanan agar selalu dihindari.
Hadir menyaksikan penyerahan penghargaan, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mengajak Kabupaten/Kota se-Jatim peraih opini WTP untuk segera laksanakan tindak lanjut pada rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI perwakilan Jawa Timur.
