Ramai Dikritik, PLN Akhirnya Batalkan Program Pengalihan Kompor Gas ke Kompor Listrik

oleh -Dibaca 1,416 kali
Foto ilustrasi ibu-ibu memasak menggunakan kompor listrik. (Foto: Dok. PLN)

Pacitanku.com, JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akhirnya membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis (29/9/2022).

PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik. Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).“Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi,” ucap Darmawan.

Selain itu, PLN juga memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA). Daya listrik 450 VA juga tidak akan dialihkan menjadi 900 VA sehingga tarifnya tetap sama untuk masing-masing golongan.

“Keputusan Pemerintah sudah sangat jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 VA ke 900 VA dan PLN siap menjalankan keputusan tersebut. PLN tidak pernah melakukan pembahasan formal apapun atau merencanakan pengalihan daya listrik 450 VA ke 900 VA. Hal ini juga tidak ada kaitannya dengan program kompor listrik,” tegas Darmawan.

PLN terus berkomitmen menjaga pasokan listrik yang andal, serta mendukung pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, menjaga daya beli dan produktivitas masyarakat.

Selama periode 2016-2021, Negara hadir bagi masyarakat dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PLN untuk membangun infrastruktur kelistrikan sebesar Rp 40 triliun, khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

Selain itu, juga disalurkan stimulus sebesar Rp24,3 triliun untuk masyarakat dalam upaya mengurangi beban ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Selama 2017-2021, juga diberikan subsidi sebesar Rp 243 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94 triliun agar masyarakat tetap memperoleh listrik dengan tarif terjangkau dalam rangka menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dikritik banyak kalangan

Sebelumnya rencana pengalihan kompor gas ke kompor listrik (induksi) tersebut, PLN mendapatkan kritik dari berbagai pihak, dari netizen hingga anggota DPR.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun menyebut program kompor listrik yang direncanakan oleh PT PLN (Persero) tidak melalui kajian dan penelitian terlebih dahulu.

“Tidak ada kajian, penelitian, dan studi banding, sehingga menuai polemik (di masyarakat) dan kesannya (program) asal-asalan,” tutur Rudi,

Pasalnya, menurut Rudi, kompor listrik yang akan dibagi oleh PLN memiliki kapasitas tinggi yang diperuntukkan listrik dengan daya di atas 1.500 VA.

Artinya, masyarakat yang memiliki daya hanya 900 VA tidak akan mampu untuk mengoperasikan kompor listrik yang dibagikan gratis tersebut.

Anggota komisi VI DPR RI itu juga mempertanyakan, kenapa tidak membagikan kompor listrik yang sesuai dengan kapasitas daya listrik yang digunakan masyarakat di pedesaan, yakni 900 VA dan 450 VA.

“Jika warga diminta untuk naikkan daya lagi ke 2.000 watt, tentu dikenakan biaya yang tidak sedikit. Tentu warga juga keberatan,” ujar Rudi, seperti dikutip laman DPR RI.

Senada dengan Rudi, anggota DPR RI Mulan Jameela juga mengkritik rencana PLN tersebut. Hal itu disampaikan Mulan saat agenda rapat kerja Komisi VII dengan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin pada Rabu (21/9/2022).

Dalam rapat tersebut, Mulan menilai adanya program konversi kompor listrik adalah menyelesaikan masalah dengan masalah baru.

“Menurut saya program koversi kompor gas ke induksi, sepertinya betul kata Pak Bambang. Ini menyelesaikan masalah ke masalah baru,” ujarnya,

Dia mengatakan pembahasan peralihan kompor LPG ke listrik adalah bahasan yang bisa dipahami oleh ibu-ibu termasuk dirinya.

“Berhubung saya ibu-ibu yang ngurusin urusan kompor di dapur, mengerti betul sebetulnya yang dibutuhkan kompor seperti apa,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Mulan mengatakan, mengerti bahwa Kementerian Perindustrian hanya melaksanakan mandat, adapun kebijakan ada pada PLN dan Presiden. Namun dirinya menilai program konversi kompor gas ke listrik adalah program yang terburu-buru.

Dirinya mengkritisi, harga kompor listrik Rp 1,5 juta, namun dengan harga demikian apakah hal tersebut sudah termasuk dengan wajan dan panci.

“Wajan, panci (untuk kompor listrik) mahal-mahal pak. Jujur porsinya saya di sini kapasitasnya sebagai anggota DPR RI sekaligus emak-emak,” katanya lagi.

Mulan menambahkan, dirinya saja di rumah yang sudah menggunakan kompor listrik tetap tak bisa lepas dari kompor gas.

“Kenapa (tak bisa lepas dari kompor gas)? Karena masakan Indonesia ya beda, bukan kaya masakan orang bule yang seukuran segitu. Apalagi kalau hajatan, apa cukup (masak pakai kompor listrik)?” kata dia.