Pacitanku.com, SURABAYA – Kabupaten Pacitan meraih rapor B pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) wilayah regional II tahun 2016. Penyerahan LHE AKIP tersebut diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur kepada Bupati Pacitan Indartato, Selasa (31/1/2017) di kantor Gubernur Jawa Timur, Kota Surabaya.
Penyerahan LHE AKIP yang dilakukan Kementerian PANRB kali ini merupakan seri kedua setelah sebelumnya telah dilakukan penyerahan LHE AKIP kepada pemerintah Kabupaten/Kota wilayah regional I yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 25 Januari 2017. Daerah yang termasuk dalam penilaian di wilayah regional II meliputi seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Asman Abnur memberikan apresiasi atas upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi yang dilakukan oleh kabupaten kota khususnya wilayah II. Karena memang dikatakannya terdapat beberapa unit kerja yang telah menerapkan e-budgeting di lingkungan pemerintah masing-masing.
“Namun e-budgeting yang dilaksanakan harus didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan (outcome), sehingga mampu mencegah pemborosan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Untuk itu, diminta agar progam e-budgeting yang Bapak/Ibu laksanakan agar diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan,” ujar Menteri Asman.
Lebih lanjut, Asman mengatakan bahwa hasil evaluasi AKIP yang dilakukan pihaknya pada tahun 2016 menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten/kota dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2016 rata-rata nilai evaluasi AKIP kabupaten/kota adalah 49,87 atau meningkat 2,95 poin dari tahun 2015 yang hanya 46,92. Walaupun terjadi peningkatan, namun rata-rata kabupaten/kota pada tahun 2016 masih di bawah 50, yang artinya masih berada pada kategori C. Sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83% dari total seluruh kabupaten/kota masih mendapat nilai di bawah B.
Dikatakan Asman, untuk wilayah regional II pada tahun 2016 terdapat satu pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat “A” yaitu Kabupaten Banyuwangi, disamping itu terdapat 3 kabupaten/kota yang meraih predikat “BB” yaitu Kabupaten Badung, Kota Malang, dan Kabupaten Tulungagung. Di wilayah tersebut pun terdapat 31 kabupaten/kota dengan predikat “B”, kemudian 61 kabupaten/kota dengan predikat “CC”, serta 50 kabupaten/kota dengan predikat “C”, dan satu kabupaten dengan predikat “D”.
“Untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota yang hari ini menerima hasil rapor akuntabilitasnya, saya mengharapkan para Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah agar lebih serius lagi untuk memberikan fokus dan komitmen bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. Wujudkan predikat yang baik agar rakyat merasakan betul hasil kinerja pemerintah dalam kehidupannya,”kata Asman.
Asman juga mendorong pemerintah kabupaten/kota yang masuk dalam kategori kurang memuaskan, untuk segera melakukan studi tiru ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik penerapan SAKIP-nya. Dengan demikian para kepala daerah dapat menetapkan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Asman juga memberikan apresiasi kepada Kabupaten Banyuwangi yang telah melakukan penghematan anggaran hingga kurang lebih 38 persen atau setara dengan 1 triliun rupiah, karena hal tersebut Kabupaten Banyuwangi mendapatkan predikat A pada LHE AKIP wilayah regional II tahun 2016.
Menteri Asman pun mengajak seluruh kepala daerah untuk dapat mencontoh Kabupaten Banyuwangi yang berhasil menyabet predikat A dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Karena memang diakuinya LHE AKIP bukan semata untuk penilaian, melainkan sebagi acuan serta motivasi para kepala daerah untuk dapat meningkatkan kinerjanya.
“Saya mengapresiasi Bapak/Ibu Kepala Daerah yang telah melaksanakan sebagaimana yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian Kabupaten Banyuwangi dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),” ujarnya lagi.
Meski demikian ia mengakui masih terdapat beberapa kabupaten kota yang masih rendah tingkat akuntabilitasnya. Hal tersebut disebabkan setidaknyan karena beberapa faktor, seperti tujuan ataupun sasaran yang ditetapkan pemerintah kabupaten kota tidak berorientasi pada hasil. Kemudian ukuran keberhasilan tidak jelas dan tidak terukur. Selain itu, program atau kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. (RAPP002)
