Pacitanku.com, PACITAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan terus berupaya mengentaskan kemiskinan di Pacitan dengan cara menggencarkan program gerakan terpadu menyejahterakan masyarakat Pacitan (Grindulu Mapan).
Selain yang terdaftar dalam program Grindulu Mapan, penerima Grindulu mapan juga diambilkan dari pemegang kartu penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN) bermasalah sebanyak 9.752 jiwa. Tahun ini pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,3 miliar bagi peserta diluar penerima bantuan iuran nasional (PBIN) di pos APBD mereka.
Kabid Sosial Budaya Bappeda Pacitan, Sugiyem mengatakan, ada sekitar 9.755 warga yang awalnya terkover sebagai penerima bantuan sosial daerah (PBID) melalui program Grindulu Mapan. Hanya saja, belakangan jumlahnya berkurang tiga orang lantaran pindah domisili. ‘’Sekarang tinggal 9.752 jiwa. Mereka adalah warga miskin di Pacitan yang tidak terkover oleh BPJS,’’ katanya, belum lama ini.
Ugik–sapaan akrabnya mengakui, tidak semua warga kurang mampu bisa masuk dalam program tersebut. Ada beberapa indikator yang menjadi garis penentunya berdasarkan Perbup 13/2011.
Sementara bagi mereka yang tidak masuk dalam program BPJS maupun PBID, pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 juta. Dana tersebut digunakan untuk pemberian jaminan kesehatan sosial. Hanya saja jumlah penerimaannya dibatasi. ‘’Setinggi-tingginya untuk satu orang, bantuannya sebesar Rp 7,5 juta,’’ katanya.
Sebelumnya, Bupati Pacitan Indartato mengatakan bahwa kemiskinan merupakan pekerjaan cukup rumit yang harus segera ditanggulangi pemerintah di semua jenjang.
“Kemiskinan menjadi prioritas program pembangunan di tingkat nasional maupun di daerah. Selain itu, tugas pemerintah menyediakan berbagai pelayanan, baik kesehatan, pendidikan, sosial budaya, infrastruktur serta pemberian bantuan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Indartato menyebut bahwa saat ini jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. Untuk itu, Pemkab Pacitan memiliki komitmen kuat terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, yang telah diluncurkan oleh pemerintah pusat, dan provinsi.
“Salah satu bentuk dukungan yang dilaksanakan Pemkab Pacitan, yaitu adanya program Grindulu Mapan yang merupakan bentuk sinergitas program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah, swasta dan masyarakat,” tandasnya.
Indartato menyampaikan bahwa prosentase penduduk miskin di Pacitan, dinilainya masih cukup tinggi. Pada tahun 2010 lalu, prosentase penduduk miskin di Pacitan mencapai 19,50 persen, serta menempati urutan ke 32 dari 38 kabupaten/kota di Jatim.
Namun demikian, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut menyebut ada penurunan angka kemiskinan di Pacitan. Pada tahun 2011, dari level 19 persen turun menjadi 18,13 persen, tahun 2012 turun menjadi 17,23 persen.
Sementara pada tahun 2013 kembali turun diangka 16,66 persen, dan pada tahun 2014 lalu berada di posisi 16,18 persen.”Angka tersebut masih di atas persentase penduduk miskin Jatim, yaitu 12,28 persen, serta angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,96 persen pada tahun 2014,” pungkasnya.
Berdasarkan data, angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak tiga persen. Selain angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi naik 0,48 persen dan indek pembangunan manusia (IPM) naik menjadi 0,36 persen. (RAPP002)
