Pacitanku.com, PACITAN – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, tak terkecuali anggota Komisi I DPRD Pacitan, Ririn Subianti.
Di tengah isu efisiensi anggaran, Ririn mempertanyakan efektivitas dan dampak kebijakan baru ini, terutama bagi sektor pelayanan publik.
“Saat Covid-19, kita mengenal istilah WFH atau bekerja dari rumah. Sekarang, dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, lahirlah kebijakan baru yakni WFA atau bekerja dari mana saja. Banyak pertanyaan muncul di tengah isu efisiensi anggaran,”kata legislator yang akrab disapa Ririn ini, saat dikonfirmasi Pacitanku.com, Rabu (19/2/2025) di Pacitan.
Ririn menyoroti bagaimana dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di sektor pelayanan publik secara langsung jika kebijakan tersebut diterapkan.
Menurut dia, seharusnya Pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini khawatir alih-alih mencapai efisiensi anggaran, WFA justru berdampak pada menurunnya pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Bagaimana dengan ASN yang bekerja di sektor pelayanan publik secara langsung? Apakah dengan ASN masuk kantor 3 hari sepekan dan 2 hari bisa bekerja dari mana saja, seberapa besar dampak efektivitas dan efisiensinya, dibandingkan dengan dampak-dampak negatif yang lain?” tanyanya.
Selain itu, Ririn juga menyoroti potensi dampak negatif terhadap iklim dan semangat kerja ASN.
Dirinya khawatir kebijakan ini justru menimbulkan kecemburuan kerja antar ASN yang pada akhirnya dapat mengganggu produktivitas kerja.
“Jangan sampai, alih-alih efisiensi anggaran, justru berdampak pada menurunnya pelayanan publik terutama bidang kesehatan dan pendidikan. Belum lagi dampak negatifnya terhadap rusaknya iklim dan semangat kerja ASN. Secara manusiawi akan timbul meri atau kecemburuan kerja ASN. Dan kalau ini terjadi, pasti produktivitas kerja akan sangat terganggu,”jelasnya.
Ririn berharap pemerintah tidak menyesal atas regulasi yang diharapkan menjadi solusi penghematan anggaran, tetapi justru menjadi penyebab masalah-masalah lain yang untuk mencari solusinya membutuhkan biaya anggaran yang lebih besar.
“Jangan sampai pemerintah menyesal atas regulasi yang diharap menjadi solusi penghematan anggaran tetapi justru jadi penyebab masalah-masalah lain yang untuk mencari solusinya membutuhkan biaya anggaran yang lebih besar,”pungkasnya.
Lihat juga berita-berita Pacitanku di Google News, klik disini.
