Dewan Nilai Pemkab Pacitan Lamban Atasi Masalah Kemiskinan

oleh -131.033 views
Indartato kunjungi warga miskin Pacitan. (Foto : humas Pemkab)
Indartato kunjungi warga miskin Pacitan. (Foto : humas Pemkab)
Indartato kunjungi warga miskin Pacitan. (Foto : humas Pemkab)
Indartato kunjungi warga miskin Pacitan. (Foto : humas Pemkab)

Pacitanku.com, PACITAN – Lambannya proses pengentasan masalah kemiskinan disoroti oleh Fraksi Partai Golkar (FPG). Dalam pandangan umumnya, FPG menilai angka penduduk miskin di Pacitan masih tinggi. Yakni sebesar 16,18 persen.

Juru bicara FPG Sri Widowati mengatakan, persentase jumlah penduduk miskin di Pacitan menempati urutan teratas dibandingkan dengan daerah tetangga. Seperti Kabupaten Madiun 12,04 persen, Ngawi 14,88 persen, Magetan 11,8 persen, dan Ponorogo sebesar 11,53 persen. ‘’Demikian juga penurunan persentase penduduk miskin setiap tahun juga paling lambat dibandingkan beberapa daerah tersebut,’’ ujarnya, baru-baru ini.

Karena itu, dia meminta pemkab perlu segera mengevaluasi beberapa program kegiatan yang sasarannya bagi keluarga miksin yang dianggap kurang efektif. Semisal, program Grindulu Mapan yang ditinjau dari tujuan dan sasarannya adalah baik yaitu untuk pengentasan keluarga miskin. ‘’Namun, mengapa angka kemiskinan di Pacitan kok masih tinggi. Sedangkan, daerah lain pengurangan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya sangat signifikan,’’ katanya.

Terpisah, Bupati Pacitan Indartato memiliki pandangan sendiri terkait mengapa penurunan jumlah penduduk miskin di Pacitan berjalan lamban. Menurutnya, selama ini pemkab fokus pada pengurangan penduduk miskin yang berada pada desil 4. Apabila fokus percepatan penanggulangan kemiskinan di fokuskan pada warga yang berada di desil 1, bisa dipastikan jumlah penduduk miskin di Pacitan akan berkurang signifikan.




‘’Karena hidup warga yang berada di desil 4 sesuai pemutakhiran data terpadu oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tersebut berada dekat dengan garis kemiskinan,’’ ujarnya.

Indartato mengaku, masalah kemiskinan ini tidak dapat dipecahkan sendiri oleh pemkab. Melainkan perlu mendapatkan dorongan dari pemprov dan pemerintah pusat. Karena sejak dulu masalah yang dihadapi oleh pemerintah itu adalah kependudukan serta kemiskinan. ‘’Intinya, untuk mengurangi angka kemiskinan itu sangat sulit,’’ katanya. (her/yup/RAPP002)

Sumber: Radar Madiun