DKP: Hari Nelayan Momentum Pemkab Sejahterakan Nelayan Pacitan

oleh -13891 views
Kawasan Pantai Tawang dengan perahu nelayan berjejer. (Foto: Dok Pacitanku)

Pacitanku.com, PACITAN – Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pacitan, Bambang Marhaendrawan berharap hari nelayan nasional yang jatuh pada hari ini, Rabu (6/4/32016) menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan untuk membangkitkan dan menyejahterakan nelayan di Pacitan.

Menurut Bambang saat dikonfirmasi Pacitanku.com pada Rabu (6/4/2016), di Pacitan, nelayan di perairan Pacitan memiliki peranan penting sebagai poros maritim nasional. “Dengan panjang pantai sekitar 71 km, dalam rangka menempatkan Pacitan sebagai bagian penting poros maritim Indonesia dilaksanakan dengan upaya menyelesaikan setiap hambatan hulu-hilir sektor kelautan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang menyampaikan bahwa secara nasional, saat ini keberpihakan Pemerintah terhadap sektor perikanan terbukti dengan disetujuinya Rancangan Undang –Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.


“Selain itu juga berbagai kebijakan mulai dari pembangunan kapal nelayan Mina Maritim sejumlah 3200 buah, dengan ukuran 3 sampai dengan 30 GTn yang layak, program hibah pengembangan usaha mina mandiri (PUMM) hingga berbagai insentif usaha untuk menumbuhkan investasi serta memperkuat kelembagaan nelayan,” paparnya.

Selain itu, ketegasan pemerintah, terutama kebijakan pemerintah untuk memberantas perikanan ilegal dibarengi penguatan nelayan Tanah Air agar berdaya mengisi dan mengelola laut sendiri. “Kita tentu tidak menginginkan keterpurukan nelayan mengancam perikanan nasional dan ketahanan pangan,”katanya.

Salah satu yang bisa dilakukan, kata Bambang, dalam upaya menyejahterakan nelayan di Pacitan adalah dengan membangkitkan organisasi nelayan.

“Khususnya koperasi nelayan yang bisa menunjang kebutuhan permodalan hingga pemasaran produk perikanan, memperkuat manajemen usaha nelayan, dan menutup hegemoni tengkulak. Selain itu keberpihakan permodalan harus diperhatikan dengan memperluas akses pembiayaan ke perbankan dan lembaga nonbank serta mempermudah akses permodalan bagi nelayan,” pungkasnya. (DPPP001)