Pacitanku.com, PACITAN – Bupati dan wakil bupati Pacitan terpilih, Drs H Indartato MM dan Drs Yudi Sumbogo besok, Senin (4/4/2016), akan resmi dilantik sebagai kepala daerah Pacitan periode 2016-2021. Sejumlah pekerjaan rumah pun menanti, salah satunya angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Pacitan.
Data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pacitan angka kemiskinan di Pacitan masih berada di angka 17 persen alias masih sangat tinggi.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Pacitan, Turmudi, mengatakan, sebagai upaya pengendalian dampak kemiskinan, pemerintah sudah banyak menggelontorkan program-program pro rakyat.
Saat ini, pihaknya menggelontorkan peserta bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBIJKN) atau lebih jamak dengan kartu Indonesia sehat (KIS), kelompok usaha bersama (kube), program keluarga harapan (PKH), peserta bantuan iuran kesehatan daerah (PBIKD), serta masih banyak lainnya. “KIS didanai dari APBN. Sedangkan PKH dan PBIKD didanai dari APBD,” katanya, baru-baru ini kepada wartawan.
Lebih lanjut, Turmudi menyampaikan bahwa sesuai data di satuan kerjanya, jumlah peserta KIS tercatat sebanyak 204.096 jiwa, sedangkan PBKID sekitar 10.275 jiwa. “Semua keluarga miskin terkafer dengan program tersebut,” tandasnya.
Saat ini, kata Turmudi, meski banyak program yang digelontorkan pemerintah, akan tetapi pihaknya belum bisa memberikan kejelasan, apakah dengan program tersebut sudah bisa menekan angka kemiskinan. Sebab tidak semua program dilaksanakan oleh satu satuan kerja.
“Pelaksanaannya secara parsial. Bukan hanya di satu satuan kerja, namun di satuan kerja lain juga melaksanakan program-program tersebut. Seperti Bappeda, Bagian Kesra dan Perekonomian. Sehingga kita tidak bisa mengukur sejauh mana dampak dari program tersebut,” tuturnya.
Selain faktor pelaksanaan yang tidak terpusat, Turmudi juga belum bisa mengungkapkan, data statistik atas terlaksananya program tersebut. Sebab untuk mengukur berkurang atau tidaknya angka kemiskinan, tidak terlepas dari indikator pendapatan daerah regional bruto (PDRB). (yun/net/RAPP002)
