Pacitan Kembali Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM 2015

oleh -131.026 views
BUpati Indartato menerima piagam penghargaan kabupaten peduli HAM. (Foto: Wasi Prayitno/Pacitanku CJ)
BUpati Indartato menerima piagam penghargaan kabupaten peduli HAM. (Foto: Wasi Prayitno/Pacitanku CJ)

Pacitanku.com, JAKARTA—Dua hari pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan kembali meraih kado spesial dengan penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

Penghargaan nasional tersebut tersebut diberikan kepada Pacitan karena kepedulian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan tajuk penghargaan Kabupaten Peduli HAM, Pacitan bersama puluhan daerah lainnya di Indonesia berhak mendapatkan penghargaan tertinggi di bidang HAM tersebut.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Kenkumham) Yasona Laoly kepada Bupati Pacitan, Indartato pada Jumat (11/12/2015), bersamaan dengan peringatan Hari HAM Internasional ke-67 di Istana Negara, Jakarta.

“Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan atas upayanya membina dan mengembangkan Kabupaten Pacitan menjadi Kabupaten yang peduli hak asasi manusia pada tahun 2014,” demikian bunyi keterangan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menkumham Yassona Laoly tersebut, di Jakarta pada Kamis (10/12/2015).

Saat momentum peringatan hari HAM internasional tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan agar semua pihak menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan demonstrasi damai pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2015. “Tapi saya juga mengingatkan demonstrasi itu juga ada aturannya. Jadi misalnya, ini aturan, jarak dari istana, ternyata ada aturannya,” katanya, Jumat (11/12/2015) malam.


Ia mengatakan, pemerintah tidak akan mengekang sebuah kebebasan berekspresi dan berdemonstrasi namun menurut dia segala sesuatu ada aturannya. Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara Komisi Nasional HAM, aparat hukum, dan lembaga-lembaga peradilan.

Presiden juga menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat tapi juga Pemerintah Daerah (Pemda). Oleh karena itu, Presiden mendukung pelaksanaan dan perbanyakan kota/kabupaten yang ramah terhadap HAM, seperti di Palu, Pacitan, Solo, Wonosobo, Jayapura, dan di tempat-tempat lainnya. “Saya tahu bahwa polisi saat ini memang paling banyak diadukan warga ke Komnas HAM,” katanya.

Ia menilai perlu ada upaya-upaya nyata yang konkret untuk membenahi kepolisian dengan perspektif HAM. Ia sendiri mengaku menghargai dan mengapresiasi misalnya Polres Jakarta Utara yang serius dalam mengupayakan pengarusutamaan HAM di lingkungannya.

“Ini yang harus ditiru oleh jajaran kepolisian yang lainnya, jajaran yang lainnya. Dan kita butuh kehadiran polisi yang bisa memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga masyarakat,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Oleh karena itu, imbuhnya, pendidikan HAM di kalangan aparat, sekolah, masyarakat juga terus perlu dilakukan agar ada pemahaman tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia. “Banyak pelanggaran HAM terjadi karena ketidaktahuan, ketidakmengertian. Saya yakin pelanggaran HAM akan berkurang kalau kesadaran HAM telah membudaya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, pada tahun lalu di Graha Pengayoman Kemenkumham, Pacitan meraih penghargaan serupa. Penghargaan kepada Pacitan itu diberikan atas upaya membina dan mengembangkan Pacitan sebagai Kabupaten Peduli HAM.

Dasar penilaian kabupaten/kota peduli HAM adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 25 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permenkumham nomor 11 Tahun 2013 tentang kriteria Kabupaten/kota peduli HAM. Indikator penilaian kabupaten peduli HAM meliputi kemampuan daerah dalam pemenuhan hak hidup, hak mengembangkan diri, hak kesejahteraan, hak atas rasa aman, hak perempuan dan hak anak, serta hak dasar lainnya.

Adapun, hari HAM dirayakan setiap tahun oleh banyak negara di seluruh dunia pada 10 Desember. Hal ini dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU) sebagai hari resmi perayaan kaum humanis. (RAPP002)