HKTI Pacitan: Tata Niaga Pupuk Perlu Dibenahi

oleh -13755 views
Pupuk di Pacitan alami kelangkaan. (Foto : hargapupukdolomite.com)
Pupuk di Pacitan alami kelangkaan. (Foto : hargapupukdolomite.com)

Pacitanku.com, PACITAN – Berbagai polemik seputar pupuk yang terus melanda petani menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. Untuk itu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Pacitan meminta adanya pembenahan tata niaga pupuk di Indonesia.

Menurut Ketua HKTI Pacitan, Suyatno, persoalan pupuk ini bukan hanya dikarenakan pupuk menjadi kebutuhan bersama, akan tetapi setiap kali datang musim tanam, pupuk bersubsidi seakan tidak ada lagi.

Dikatakan mantan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Pacitan ini, persoalan pupuk terutama yang bersubsidi menjadi suatu hal yang terjadi setiap tahun. Persoalan yang kerap muncul diantaranya, imbuh Yatno, adalah distribusi sering terlambat, jumlah kuota tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) sehingga harga yang berbeda dari ketentuan.

Untuk itu, Yatno menyarankan agar ada pembenahan tata niaga pupuk dalam rangka menyampaikan kepentingan petani. “Untuk mendukung distribusi pupuk perlu adanya kepedulian empat unsur, yakni pemerintah sebagai pemangku kebijakan, distributor sebagai penyedia pupuk, pengecer dan petani ,” paparnya saat workshop bertema kesiapan dukungan ketersediaan pupuk bersubsidi mendukung Upsus Swasembada Pangan di Pacitan, Kamis (29/10) kemarin di Pacitan.

Senada dengan HKTI Pacitan, Sekretaris Daerah (Sekda) Suko Wiyono juga menyampaikan bahwa realisasi kuota pupuk bersubsidi selama ini selalu tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini tentu sangat tidak baik untuk mewujudkan swasembada pangan. “Kita hanya menerima 60 hingga 61 persen saja dari total kebutuhan pupuk yang diajukan petani,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya melalui  Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan (Distanak) Pacitan mencoba beberapa upaya untuk memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani. Salah satunya adalah dengan melakukan pendataan kebutuhan pupuk hingga ke tingkat desa. “Harapanya, distribusi pupuk tepat sasaran,” pungkasnya. (Riz/SKPD/RAPP002)