Pacitanku.com, SURABAYA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan bahwa ada sejumlah kejadian menonjol terkait Pilkada di Jatim sejak tahapan pendaftaran, penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut dan pelaksanaan kampanye hingga 21 September.
Badrodin pun menyebut kejadian menonjol tersebut menjadi catatan lembaganya, sehingga dia berharap kedepan jajaran kepolisian lebih waspada. “Ada 11 kejadian menonjol yang masuk dalam catatan Polri dan ini harus diwaspadai,” ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Rabu (23/9).
Badrodin menyebut terdapat empat kali unjuk rasa di Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Situbondo, perusakan baliho pasangan calon dan kantor DPD Golkar di Malang, dan ancaman atau intimidasi terhadap komisioner di Sidoarjo.
Selanjutnya penganiayaan terhadap bakal calon bupati Lamongan dan pelemparan terhadap Ketua KPU Banyuwangi, spanduk provokatif di Kabupaten Pacitan, serta gugatan sengketa Pilkada salah satu pasangan calon di Kabupaten Mojokerto menuntut KPUD membatalkan penetapan pasangan calon yang lain.
Orang nomor satu di Polri tersebut secara langsung juga berbicara kepada seluruh Kapolres se-Jatim bahwa tidak boleh lengah dengan pengamanan, mulai menjelang, hari H pelaksanaan hingga setelah penghitungan suara. “Kepada Kapolres yang daerahnya tidak ikut Pilkada serentak, jangan sampai santai karena harus turut ‘back up’ untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan,” ucapnya.
Ia menyebut, para pemangku kebijakan, khususnya aparat keamanan untuk mewaspadai ancaman terorisme menjelang pemilihan kepala daerah serentak di Jawa Timur, Desember 2015. “Ancaman teroris bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, sehingga semua pihak harus mewaspadainya,” tandasnya.
Kapolri juga menekankan aparat keamanan bersifat netral dan tidak memanfaatkan fasilitas dinas untuk membantu pasangan calon tertentu, seperti rumah atau perkantoran ditempeli gambar kandidat tertentu.”Yang terpenting juga aktifkan forum komunikasi intelijen daerah (Forkominda) untuk melakukan deteksi dini, deteksi Aksi dan peringatan dini,” katanya.
Sebagaimana diketahui, beberapa orang yang mengaku mewakili sejumlah LSM dan tergabung dalam Forum LSM dan Ormas (Fordamas) Kabupaten Pacitan, Rabu (26/8/2015) lalu mendatangi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan. Tampak di antara mereka, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Pacitan (LPKP) Badrul Amali dan Ketua LSM Aliansi Masyarakat untuk Pencerahan (Ampuh) Heri Bahtiar.
Para aktivis LSM itu mendatangi KPU Kabupaten Pacitan untuk menyampaikan keinginan memasang sejumlah spanduk menjelang pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau lebih populer dengan sebutan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2015 yang dijadwalkan serentak, 9 Desember 2015 mendatang. Spanduk-spanduk itu bernadakan motivasi bagi masyarakat pemilih di Kabupaten Pacitan menyukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut.
John Ahmadi, koordinator aksi itu, mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada beberapa instansi soal pemasangan spanduk-spanduk motivasi tersebut. Hal tersebut merujuk Surat Fordamas No. 012/PEMB/Ormas/2015 tentang Pemberitahuan Pemasangan Spanduk yang dimulai sejak Rabu (26/8/2015) hingga masa tenang Pilkada 2015 nantinya.
Spanduk-spanduk Fordamas itu memuat beragam tulisan yang berkaitan erat dengan Pilkada 2015 di Kabupaten Pacitan. Isi tulisan dalam spanduk-spanduk tersebut di antaranya “Stop Pembodohan, kedaulatan ditangan rakyat,” “Rakyat Galau jangan rekayasa Pilkada, Kolusi Pilkada no Way,” “Pilih pemimpin idaman bukan bayangan,” dan “Demokrasi bermartabat bukan demokrasi rusak, Pilih bupati ideal bukan abal-abal.” (RAPP002)
