Setelah melalui proses yang sangat alot, proses rapat paripurna DPR RI terkait Rancangan Undang – Undang (RUU) Pilkada akhirnya memutuskan bahwa pilkada dipilih oleh anggota DPRD.
Setelah penentuan tersebut, sontak media menjadi heboh, banyak yang menyayangkan pada akhirnya Pilkada tidak digelar secara langsung, seperti yang telah dilakukan selama dua periode pemilu ini. Hal serupa juga dilontarkan oleh Presiden SBY, yang menyatakan kecewa dengan proses voting dan hasil keputusan sidang semalam. “Saya kecewa dengan hasil dan proses politik di DPR, tetapi saya tetap menghormatinya,” ujar SBY.
But, setelah keputusan itu, banyak yang memprotesnya, bahkan menurut saya, beberapa diantaranya sudah cenderung berlebihan. Kata trending topics di twitter pun berjudul #ShameOnyouSBY, yang pada intinya menyatakan tidak puas dan malu terhadap kinerja akhir pemerintahan SBY. Bahkan di harian terkemuka Jakarta Globe pun menulis editorial bernada protes kepada SBY, yang berbunyi : Shame on SBY and His Non-Democrats.
Ada yang aneh disini, jika diperhatikan, SBY menolak Pilkada lewat DPRD, bahkan hal tersebut disampaikan langsung kepada media, baik itu di kanal Youtube maupun via twitter. Tapi mengapa justru seakan – akan SBY disalahkan atas kejadian ditetapkannya RUU Pilkada yang pada akhirnya dipilih melalui DPRD ini? Lucunya, kata – kata Shame On SBY, yang menurut bahasa Indonesia itu maknanya adalah malu pada SBY menjadi trending topik. Ada apa gerangan?
Mengapa SBY yang harus disalahkan? Melalui tulisan ini, saya harapkan semoga Pak SBY tidak terlalu terpengaruh akan hal ini. Tetap fokus untuk debat kandidat sebagai Ketua Dewan dan Persidangan Majelis GGGI (Global Green Growth Institute) PBB, di Markas PBB, New York. Ngeri kan? Arek Pacitan je.. hehe.
Terus terang, saya sebagai warga Pacitan, dalam hal ini sikap saya sama dengan Pak SBY, mendukung Pilkada langsung. Akan tetapi, jika keputusan mengenai Pilkada tak langsung alias melalui DPRD tersebut menjadi kesepakatan mayoritas, ya apa boleh buat, kita harus hormati itu. Toh, DPR mungkin punya pertimbangan lain, bisa jadi anggaran Pilkada langsung yang besar bisa ditekan dengan adanya mekanisme pemilihan melalui DPRD, atau ada pertimbangan lainnya.
Dua – duanya, yakni Pilkada langsung maupun via DPRD, saya kira hanyalah tools, sebuah sarana yang ditujukan untuk memilih pemimpin. Tak perlu berlebihan menyikapi ini, apalagi sampai menyebut era orde baru kembali muncul, apalagi sampai kampanye untuk tidak memilih enam partai pendukung Pilkada tak langsung. Apalagi sampai berkata malu pada SBY. OMG.
Setelah keputusan ini, masih banyak persoalan – persoalan bangsa yang harus segera ditangani. Kalaupun bukan persoalan bangsa, saya kira kita juga dituntut banyak menyelesaikan persoalan dalam hidup. Menafkahi keluarga, lulus kuliah, berkarya dan mencatatkan berbagai prestasi dalam hidup. Tak usahlah hidup ini penuh dengan kedengkian, memaki lawan politik kita hanya karena persoalan beda pilihan. Beda pilihan boleh, tapi persatuan Indonesia wajib dijaga. Itu saja kuncinya.
Yuk, mari kita nikmati hari – hari kita, senikmat menikmati jadah bakar dan kopi hangat di alun – alun Pacitan. Mari kita dukung Jokowi, mari kita dukung SBY, dan mari kita dukung, siapapun yang ingin mencintai dan berkarya untuk Indonesia.
Salam Indonesia Satu!
Ditulis Oleh : Dwi Purnawan || Penulis adalah Pemimpin Redaksi Portal Pacitanku || Saat ini sedang menyelesaikan Study di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (Unnes)
