Pacitanku.com, PACITAN – Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji memfokuskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2027 pada efisiensi belanja publik, digitalisasi UMKM, penguatan sektor pertanian-perikanan, serta akurasi data bantuan sosial (bansos) guna menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Mas Aji ini saat membacakan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Raperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pacitan, Jumat (16/10/2026) di ruang paripurna DPRD Pacitan.
Menanggapi masukan legislatif terkait proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan memilih langkah penguatan ekonomi lokal dari hulu ke hilir. Strategi peningkatan kapasitas fiskal tersebut dijalankan dengan mengoptimalkan sektor unggulan tanpa membebani masyarakat di luar koridor hukum.
“Terkait dengan proyeksi PAD, pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan pendapatan fiskal dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan. Pengembangan sektor potensial, penguatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan, serta perluasan akses pemasaran dan teknologi digital bagi pengusaha lokal,” ujar Indrata Nur Bayu Aji.
Dari sisi belanja daerah, Pemkab Pacitan menerapkan prinsip selektif agar alokasi anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Prioritas belanja tahun 2027 diarahkan untuk menopang layanan dasar—termasuk sektor krusial seperti pendidikan—serta memangkas kesenjangan pembangunan antarwilayah.
“Pemerintah akan berupaya memastikan pelaksanaan belanja dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selektif dalam pencermatan kebutuhan serta keterkaitan anggaran yang telah ditetapkan. Pengalokasian anggaran untuk mendukung layanan dasar dan pengurangan kesenjangan,” tegas Mas Aji.
Pembenahan tata kelola juga menyentuh penyaluran bantuan sosial. Agar bebas dari kendala administratif dan tepat sasaran, Pemkab Pacitan menjadikan pemutakhiran data penerima secara berkala sebagai kunci utama.
“Dalam pelaksanaan program sosial, ketepatan sasaran dan pemutakhiran data secara berkala menjadi prioritas. Selain itu, pengawasan mekanisme akan terus diperkuat guna meningkatkan transparansi penyaluran bantuan,” imbuhnya.
Di akhir penyampaiannya, Mas Aji menilai seluruh catatan dari jajaran legislatif menjadi fondasi penting dalam memperkuat sinergi pembangunan daerah agar berjalan transparan dan optimal.
“Kami mengapresiasi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna sebelumnya. Baik itu saran, kritik, pertanyaan, maupun pernyataan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih,” pungkasnya.
