Pacitanku.com, PACITAN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pacitan mendesak pemerintah daerah setempat untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan perbatasan dan alokasi dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna beragendakan Pandangan Umum (PU) fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati Pacitan.
Anggota DPRD Pacitan dari Fraksi Golkar, Sunarko, menekankan bahwa proyeksi kenaikan belanja daerah pada P-APBD 2026 harus dieksekusi secara tepat sasaran.
Ia menyoroti pentingnya realisasi kewajiban anggaran daerah (mandatory spending) sebesar 40 persen untuk infrastruktur agar dampaknya merata di seluruh wilayah.
“Selanjutnya terkait belanja daerah [yang] diproyeksikan naik, kami Fraksi Partai Golkar [meminta anggaran] dapat ditambah untuk infrastruktur jalan, khususnya di perbatasan,” tegas Sunarko di ruang sidang paripurna DPRD Pacitan.
Selain menyoroti belanja fisik, Fraksi Golkar juga mendorong Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk lebih agresif memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Sunarko, potensi penerimaan daerah masih terbuka lebar jika dibarengi dengan transformasi sistem digital.
“Optimalisasi PAD masih dapat dipercepat dengan transformasi digital. Secara proyeksi dapat disusun dengan realistis sesuai potensi daerah. Kami mencermati PAD masih dapat ditingkatkan,”ungkapnya.
Di sektor sosial-politik, kesiapan anggaran untuk agenda demokrasi tingkat desa juga menjadi sorotan tajam. Fraksi Golkar mengingatkan eksekutif untuk mengamankan ketersediaan dana bagi puluhan desa yang akan segera menggelar pemilihan pemimpin.
“Terdapat 45 desa [yang menggelar] Pilkades serentak. Kami mendorong dukungan APBD dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkades serentak tersebut,” pungkas Sunarko.
Melalui pandangan umum ini, DPRD berharap pembahasan Raperda P-APBD 2026 dapat berjalan konstruktif dan menghasilkan postur anggaran yang secara nyata menjawab kebutuhan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat Pacitan.
