GMNI Pacitan Minta Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Dikaji Ulang

oleh -Dibaca 1,146 kali
AKSI TOLAK KENAIKAN BBM SUBSIDI. GMNI Pacitan menggelar aksi tolak kenaikan BBM bersubsidi di depan gedung DPRD Pacitan pada Kamis (1/9/2022). (Foto: Putro Primanto/Pacitanku.com)

Pacitanku.com, PACITAN – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pacitan menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. khususnya Pertalite dan Solar.

Penolakan itu disampaikan oleh GMNI Pacitan saat menggelar aksi di Gedung DPRD Pacitan pada Kamis (1/9/2022). Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono.

“Kami menilai bahwa rencana kenaikan harga BBM tersebut perlu dikaji ulang oleh pemerintah dan DPR RI, mengingat kondisi perekonomian rakyat Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19,”kata Ketua GMNI Pacitan M Tonnis Dzikrullah.

Ditambah, kata dia, harga bahan pokok yang belum stabil. Dia meminta pemegang kebijakan tidak membuat rakyat Indonesia semakin menderita.

“Jangan sampai rakyat Indonesia semakin menderita dan terpuruk dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut,”tegasnya.

Tak hanya itu, Tonnis juga menyoroti jika BBM tetap dinaikkan pasti akan terjadi inflasi diberbagai sektor masyarakat. Tentunya akan berdampak pada kesenjangan sosial yang mengancam keamanan masyarakat.

“Kenaikan BBM akan berdampak pada kenaikan harga pangan dan memunculkan inflasi yang akan menyebabkan kesengsaraan rakyat serta kesenjangan sosial yang bisa menimbulkan chaos/kekacauan yang mengancam keamanan,”jelasnya.

Di sisi lain, GMNI Pacitan meminta pemerintah dapat menemukan solusi terbaik selain menaikkan harga BBM.

Menurut Tonnis, Pemerintah sebaiknya lebih kreatif memikirkan ulang dan mencari solusi selain menaikkan harga BBM.

“Seperti memperketat pengawasan penyaluran dan distribusi BBM bersubsidi dengan misal melibatkan TNI/POLRI, pasalnya banyak BBM bersubsidi digunakan industri dan tambang berskala besar,”ujar dia.

“Untuk itu, imbuh Tonnis, perlu adanya penindakan tegas terhadap usaha mitra pendistribusi BBM bersubsidi yang melanggar dan tidak tertib.

“Dengan begitu BBM bersubsidi bisa lebih ditekan agar tepat sasaran sehingga kuota tetap aman dan terjaga,”ujarnya.

Kendati demikian, Tonnis menyadari bahwa pemberian subsidi bukanlah bentuk ideal dari sebuah bangsa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini.

“Namun begitu, menaikan Harga atau bahkan mencabut subsidi BBM akan lebih mempersulit keadaan masyarakat kecil, atas beberapa hal tersebut, DPC GMNI Pacitan menyatakan sikap untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan sangat membebani rakyat miskin, pelaku UMKM dan kaum marhaen lainnya,”pungkasnya.