Indartato Berharap Ada Solusi Terkait Pembatasan Premium dan Kelangkaan Gas di Pacitan

oleh -0 Dilihat
SOSIALISASI BPH MIGAS. Sosialisasi tugas fungsi dan Capaian Kinerja Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) pada Jumat (24/7/2020) di Kecamatan Pacitan. (Foto: Putro Primanto)

Pacitanku.com, PACITAN – Bupati Pacitan Indartato menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi, khususnya di sektor gas.

Hal itu disampaikan dalam agenda sosialisasi tugas fungsi dan capaian kinerja Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) pada Jumat (24/7/2020) di Gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan, Kecamatan Pacitan.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan reses anggota komisi VII DPR RI Sartono Hutomo dari daerah pemilihan VII Jawa Timur.

Sebagai contoh, kata Indartato, persoalan yang dihadapi adalah pembatasan premium di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pacitan.

“Di Kabupaten Pacitan, ada enam SPBU, tersebar di beberapa kecamatan, hanya satu pak, keluhan masyarakat terkait premium yang dibatasi, sehingga masyarakat banyak antri, pak,”kata Indartato.

Tak hanya itu, Indartato juga mengungkapkan persoalan kelangkaan gas elpiji yang kadang masih terjadi di Pacitan.

“Terkait dengan gas elpiji, di Pacitan ada lima agen. Hanya, jika hari besar ada kelangkaan yang kadang terjadi, hanya itu kami mengharap adanya solusi atas permasalah tersebut,”ujarnya.

Terkait hal ini, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo yang membidangi lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup berharap ditemukan solusi atas persoalan yang dihadapi di Pacitan, khususnya sektor Migas.

“Dalam masa reses kali ini saya memberanikan diri mengadakan kegiatan di tengah pandemi, dan BPH Migas ini menjadi mitra kami di komisi VII DPR RI, terkait persoalan tadi, ini nanti semoga dengan kegiatan hari ini ada solusi (pak Bupati, red),”kata Sartono.

Secara khusus legislator Partai Demokrat tersebut juga berharap, kedepan Pacitan menjadi salah satu potensi pengembangan energi di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan, jajarannya melakukan pengawasan pada pelaksanaan dan pendistribusian Migas.

Dimana, kata dia, BPH Migas memiliki data di beberapa daerah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

“Lebih khusus Jawa Timur, terutama 2 juta lebih kuota subsidi, ada peningkatan dari tahun sebelumnya, realisasnya baru 42,9 persen, ini tentu dapat terjadi karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah,”kata dia.

Terkait persoalan kelangkaan premium, Alfon mengatakan pihaknya sudah membagi rata per SPBU, sehingga dengan harapan tidak terjadi antrian panjang seperti yang disampaikan Bupati Pacitan.

“Untuk Pacitan, BBM solar subsidi 11 ribu kilo liter lebih subsidi, dan baru terserap 4 ribu kilo liter sampai bulan Juli, kemudian untuk premium secara merata kami bagi per SPBU, sehingga harapan kami tidak terjadi antrian panjang,”katanya.

Pewarta: Putro Primanto
Editor: Dwi Purnawan

Video Bupati Pacitan Sampaikan Persoalan Pembatasan Premium dan Kelangkaan Elpiji ke DPR dan BPH Migas