Pacitanku.com, PACITAN – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Pacitan mendesak bupati agar Perubahan APBD (P-APBD) 2026 tidak sekadar menjadi penyesuaian nominal, melainkan difokuskan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat kecil.
Desakan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDIP, Mardiyanto, dalam Rapat Paripurna beragendakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati Pacitan, Jumat (28/8/2026) malam.
Mardiyanto menegaskan, alokasi anggaran yang dirancang pemerintah daerah harus mencerminkan asas kerakyatan. Ia menyoroti postur APBD 2026 sebesar Rp1,5 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai Rp256,26 miliar, sementara belanja menyentuh angka Rp1,54 triliun.
“Perubahan APBD bukan hanya menyesuaikan angka, namun bagi kami harus sesuai dengan Trisakti Soekarno. Apakah perubahan ini sudah menyasar suara wong cilik di Pacitan?” ujar Mardiyanto mewakili Fraksi PDIP.
Rendahnya rasio PAD tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Pacitan terhadap dana transfer pusat yang masih berada di atas 80 persen. Oleh karena itu, Fraksi PDIP mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi guna mendongkrak PAD tanpa membebani masyarakat kelas bawah.
Selain itu, efektivitas penyerapan anggaran turut menjadi sorotan tajam. Fraksi PDIP mewanti-wanti agar tidak ada lagi dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang membengkak di saat masyarakat pedesaan masih kekurangan infrastruktur yang memadai.
“Demi menjaga layanan publik di tengah batasan fiskal, kami mendorong adanya belanja infrastruktur hingga ke pelosok desa. Jangan sampai SiLPA besar, tetapi rakyat masih menjerit,” tegasnya.
Pemenuhan hak-hak dasar warga, seperti revitalisasi puskesmas, penempatan dokter, serta beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu, diusulkan menjadi prioritas mutlak. Mardiyanto juga menuntut ketepatan waktu dalam pendistribusian pupuk, perbaikan jalan usaha tani, serta subsidi bagi nelayan.
Fraksi PDIP meminta Bupati Pacitan untuk mengelola anggaran secara transparan dan terintegrasi dengan arah kebijakan nasional. Pemerataan pembangunan dan efisiensi harus dipaparkan secara rinci guna memastikan P-APBD 2026 selaras dengan visi-misi daerah.
