Pacitanku.com, PACITAN – Angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Pacitan boleh jadi menunjukkan tren positif dengan adanya penurunan.
Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pacitan menegaskan agar Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak terlena dan justru semakin mengencangkan ikat pinggang dalam upaya penanggulangan penyakit menular secara menyeluruh.
Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, menekankan urgensi optimalisasi program edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
Lebih dari itu, dia mendorong partisipasi aktif warga sebagai garda terdepan pencegahan.
“Keterlibatan masyarakat, tokoh masyarakat, hingga ke tingkat desa-desa masih sangat vital,” ujarnya, Rabu (28/5/2025) di Pacitan.
Menurut Rudi, pemahaman mendalam mengenai pemberantasan sarang nyamuk, siklus penularan penyakit, serta langkah-langkah preventif harus terus digemakan tanpa henti.
“Program kegiatan dari dinas harus digencarkan untuk memberikan penyuluhan edukasi kepada masyarakat. Penting juga melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam menangani ini, baik demam berdarah, HIV, TBC, maupun penyakit menular lainnya,” tegas Rudi.
Komisi II, lanjutnya, akan secara berkala melakukan evaluasi dan monitoring terhadap setiap program dan sub-kegiatan Dinkes yang berkaitan dengan penyakit menular.
“Jika ada penurunan kasus, berarti program berjalan maksimal. Kalau belum, logikanya ini perlu dievaluasi lagi apa penyebabnya,” jelas legislator Partai Demokrat ini.
Menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah, Rudi memberikan catatan kritis.
Dia mewanti-wanti agar program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti penanggulangan penyakit menular dan promosi kesehatan, tidak menjadi korban pemangkasan berlebihan.
“Kalau sampai nanti dikurangi secara berlebih, misalnya terkait penanggulangan penyakit menular atau promosi kesehatan, nanti malah repot, dampaknya akan langsung ke masyarakat,” tandasnya.
Rudi juga meminta Kepala Dinas Kesehatan untuk cermat mempertimbangkan dampak setiap pengurangan anggaran terhadap kesejahteraan warga.
Kendati demikian, Komisi II mengapresiasi langkah proaktif Dinkes yang telah berupaya menggandeng pihak kecamatan, desa, kader kesehatan, hingga Posyandu.
“Dari pengamatan kami, dinas kesehatan ini juga sudah melakukan upaya sinergi yang baik,” ungkap Rudi.
Namun, dia menyarankan perlunya evaluasi lebih mendalam untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang penanganan penyakit menularnya belum optimal, baik dari sisi intensitas kegiatan maupun ketersediaan sumber daya manusia (SDM).
Sebagai representasi masyarakat, Komisi II menyoroti beberapa langkah strategis yang harus diambil Dinkes.
Pertama, penyakit yang bersifat siklus tahunan harus diantisipasi dengan program kegiatan yang terencana dan matang.
Kedua, dinas terkait tidak boleh reaktif, menunggu masalah meledak baru bergerak.
“Ini menuntut adanya pemetaan wilayah rawan penyakit dan investigasi dini,” imbuhnya.
Kesadaran masyarakat juga menjadi sorotan.
“Kadang masyarakat juga masih kurang peduli, merasa lingkungannya aman dari penyakit menular, sehingga abai terhadap upaya pencegahan,” tutur Rudi.
Oleh karena itu, dukungan SDM dari dinas untuk menjangkau hingga ke pelosok dan daerah perbatasan, bukan hanya area yang mudah diakses, menjadi sangat krusial.
Menutup pernyataannya, Komisi II berharap Dinas Kesehatan dapat mengambil sejumlah langkah konkret.
“Pertama, maksimalkan program dan kegiatan yang sudah ada. Kedua, siapkan sarana prasarana dan SDM yang memadai. Ketiga, jangan jadikan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk mengurangi atau menghentikan edukasi kepada masyarakat, terutama yang berhubungan langsung dengan kesehatan dan masyarakat,”pungkasnya.
Lihat juga berita-berita Pacitanku di Google News, klik disini.
