Pacitanku.com, PACITAN – Kenaikan harga liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram atau yang juga disebut elpiji melon bersubsidi dalam beberapa minggu terakhir semakin dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Para penjual mengeluh sulitnya mendapatkan gas dengan harga terjangkau. Salah satunya adalah penjual pangkalan gas di Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan.
Salah satu pemilik warung sembako yang menjual gas, Ninuk Kusnawati, mengungkapkan bahwa kenaikan harga gas dari agen membuatnya harus menaikkan harga untuk pembeli yang biasa membeli LPG 3 kg di warungnya.
“Biasanya saya beli gas ukuran 3 kg dari agen seharga Rp 14.500 dan saya jual Rp 17.000, tapi sekarang dari agen menjadi Rp 16.000 dan otomatis saya menaikkan harga jual juga, sekarang saya menjualnya Rp 19.000,”katanya, Rabu (12/2/2025) saat ditemui tim journalism internship program (JIP) Pacitanku.com.
Dia berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga gas, terutama di daerah pedesaan yang sangat bergantung pada LPG bersubsidi.
“Ya, saya hanya berharap harga bisa normal lagi, karena kalau terus naik begini, usaha kecil seperti saya ini bisa berkurang pembelinya,”harap Ninuk.
Tidak hanya penjual, para pembeli pun ikut mengeluh terkait harga LPG bersubsidi.
Mia, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan bahwa kenaikan harga gas membuat pengeluaran rumah tangganya semakin besar.
“Biasanya bisa beli gas dengan harga murah, sekarang harus berpikir ulang kalau mau masak banyak. Harga sembako juga naik, makin bingung sama kebutuhan,”kata Mia.
Hingga saat ini, belum ada kepastian dari pihak terkait mengenai kapan harga gas akan kembali stabil. Masyarakat hanya bisa berharap agar kenaikan ini tidak berlangsung lama dan ada solusi nyata untuk mengatasi masalah ini.
Sebagai informasi, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg naik menjadi Rp18 ribu dari sebelumnya Rp16 ribu per tabung.
Kenaikan harga LPG 3 kg ini berlaku di seluruh wilayah Jawa Timur per 15 Januari 2025. Kenaikan harga LPG 3 kg ditetapkan melalui SK Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono No 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024.
Pertamina menyebut kenaikan harga tersebut merupakan keputusan gubernur Jatim dan di luar campur tangan perseroan.
Lihat juga berita-berita Pacitanku di Google News, klik disini.
