Bawaslu Pacitan Pesimistis Pilbup Serentak Bisa Dilaksanakan Desember Tahun Ini

oleh -0 Dilihat
Kordiv Pengawasan Bawaslu Pacitan Sulami. (Yuniardi Sutondo).

Pacitanku.com, PACITAN –  Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Pacitan, Sulami, secara peribadi mengaku pesimis kalau Pilbup serentak di 270 daerah di Indonesia, akan bisa dilaksanakan Desember nanti.

Kalaupun tetap dipaksakan, tentu ada konsekuensi biaya sangat tinggi, yang harus ditanggung masing-masing daerah. Belum lagi persoalan wabah coronavirus disease 2019 (COVID-19), yang sangat menguras APBD.

Sulami mengatakan, pelaksanaan Pilbup serentak ditengah wabah coronavirus, tentu harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. Karena itulah, penyelenggara harus menyediakan logistik pemilu yang benar-benar aman dari sebaran COVID-19.

“Di Pacitan sendiri ada 1.070 tempat pemungutan suara (TPS). Masing-masing TPS ada 7 petugas. Lima KPPS dan dua linmas. Kita tinggal mengalikan saja berapa peralatan yang harus disediakan. Seperti tinta yang dicelup, harus benar-benar steril, alat tusuk dan bantalan. Tidak mungkin logistik tersebut akan digunakan secara bergantian, mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Ini yang menurut saya, kalau Pilbup tetap dilaksanakan tahun ini, akan banyak menyedot anggaran,” jelas Sulami, Rabu (27/5).

Belum lagi petugas pendataan yang melakukan pencocokan dan penelitian jiwa pilih. Mereka sangat rentan terinfeksi COVID-19, kalau tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD). “Mereka melakukan interaksi langsung dengan masyarakat. Tentu masalah ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, untuk pengadaan APD bagi petugas coklit pemilih,”bebernya.

Lebih lanjut, Sulami mengatakan, hari ini, KPU RI tengah melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI maupun pemerintah. Sebelumnya, lanjut Sulami, Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota yang hendak menyelenggarakan Pilbup, diminta menyampaikan beberapa pelaporan.

Misalnya jumlah pasien positif COVID-19 dan keberadaan atau jangkauan sinyal data di masing-masing kecamatan.

“Di Pacitan hampir di 12 kecamatan, masih mengalami kesulitan soal jaringan data internet. Untuk menghubungi kepala dusun di desa terpencil, tentu sangat kesulitan. Persoalan ini, yang kemarin di minta Bawaslu RI untuk dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam RDP dengan pemerintah dan DPR RI. Hasilnya bagaimana, akan diumumkan pada 30 Mei nanti. Setelah pemerintah mencabut atau memperpanjang masa darurat khusus bencana non alam,”tegasnya.

Pewarta: Yuniardi Sutondo
Editor: Dwi Purnawan