Pacitanku.com, PACITAN– Anggota DPRD Pacitan dari Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan, Handaya Aji, menyampaikan kritik pedas bagi dua lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU) agar tidak aji mumpung dalam menggunakan anggaran hibah untuk penyelenggaraan Pilbup serentak.
Sebagai contoh, Bawaslu, yang menurut Handoyo Aji, agar jangan boros dalam menggunakan anggaran hibah. Sebab dari nota perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah mereka tandatangani tercatat nominal sebesar Rp 11.242.500.000. Namun dalam dua bulan efektif, kemarin, Bawaslu Pacitan, sudah menyerap anggaran sebesar Rp 6.745.500.000.
“Sehingga dana hibah hanya tersisa Rp 4.497.000.000. Ini dana rakyat, saya berharap bisa dipergunakan seefisien mungkin,” ujarnya, Ahad (17/5).
Menurut pria yang akrab disapa Yoyok ini, penyerapan anggaran pada awal tahun, yakni Januari 2020 lalu, dianggap belum efektif. Sementara pada tanggal 3 April 2020 terbit surat Sekkab Pacitan, untuk menghentikan kegiatan.
“Artinya efektif kerja anggaran pada Februari lalu. Namun pada Maret, Bawaslu sudah menyerap anggaran yang begitu besar,” jelasnya.
Pilbup serentak yang awalnya hendak dilaksanakan pada September, namun kenyataannya ditunda. Sehingga kalau tahapan tersebut masih tetap berlanjut, hanya terdapat sisa waktu selama enam bulan.
“Sedangkan angggaran tinggal tersisa Rp 4.497.000.000. Bagi saya ini, tidak realistis,” kritiknya.
Disisi lain, saat ini tahapan Pilbup belum dimulai. Pasangan calon yang ditetapkan KPU Pacitan belumlah ada.
“Kita berharap bisa menciptakan komitmen Pilbup yang damai. Sehingga tidak memerlukan pengawasan yang berlebih-lebihan. Jadi menggunakan anggaran Rp 11 miliar lebih, kami anggap sebagai bentuk pemborosan,” tutur Yoyok.
Yoyok juga menegaskan, bahwa perhelatan Pilbup nanti jangan dimaknai sebagai medan peperangan untuk menghadapi musuh. Sebab masyarakat Pacitan, sangat mencintai kedamaian. Dan Pilbup merupakan pesta demokrasi yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat.
“Sebagai contoh kita baru saja menyelenggarakan Pilkades serentak di 113 desa. Semua berjalan lancar, aman dan murah biaya,” bebernya.
Sementara disisi lain, saat ini masyarakat Pacitan harus dihadapkan dengan wabah covid-19. APBD menjadi kocar-kacir, yang mengakibatkan lembaga DPRD meradang, lantaran utak-atik anggaran yang dinilai tidak pro rakyat.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengurangi belanja yang berpihak pada rakyat. Sementara Pilbup masih harus mengalami penundaan.
“Tentu ini akan mengurangi efektivitas kinerja Bawaslu. Ketika pilbup ditunda tahun depan, dengan sisa anggaran tersebut, apakah cukup? Atau harus minta lagi ke rakyat melalui APBD. Saya jawab, tidak bisa. Ditingkatan panwascam selama ini baru menerima honor selama tiga bulan. Dan di panwas desa satu bulan. Tentu adalah sebuah kecerobohan yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pinta Yoyok.
Selain di Bawaslu, Yoyok juga menyoroti anggaran hibah di KPU Pacitan, yang sudah terserap sebesar Rp 17.517.133.800. dari total anggaran sebesar Rp 29.595.000.000. Sehingga hanya menyisakan Rp 12.077.866.200.
“Anggaran tersebut untuk apa dan disimpan dimana? Harusnya kalau belum digunakan, kenapa harus diserap sebanyak itu,” tanya Yoyok.
Pewarta: Yuniardi Sutondo
Editor: Dwi Purnawan
