Pacitanku.com, PACITAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pacitan, meradang, begitu mencermati refoccusing anggaran penanganan coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang diduga masih berpihak pada birokrasi.
Wakil Ketua DPRD Pacitan, Gagarin, bahkan sempat melontarkan kata-kata seronoh, lantaran terpantik emosi, mencermati masih banyaknya pos-pos anggaran untuk birokasi yang masih dipertahankan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
“Kami menemukan ada kesan, birokrasi masih dimanjakan dibalik wabah virus SARS-CoV-2 ini. Sementara belanja untuk masyarakat banyak yang dihilangkan,”kritik politikus yang juga ex officio Banggar DPRD Pacitan ini, Rabu (13/5/2020).
Sebagai contoh, lanjut Gagarin, masih bertenggernya pos anggaran yang mestinya itu tidak begitu urgent dibalik wabah COVID-19 ini. Misalnya saja, pada kode rekening 5.2.2.21 yaitu belanja jasa konsultasi yang semula masih bertengger dianggka Rp 3.148.998.403, saat ini kita usulkan untuk dipangkas Rp 2.825.188.403 dan hanya menyisakan Rp 323 810.000.
Yang lebih mencengangkan lagi, kode rekening 5.2.2.28 yaitu belanja jasa profesi sebesar Rp 8.182.389.600 dirasionalisasi menjadi Rp 5.114 200.040. Pos anggaran ini nyaris luput dari penyisiran Banggar.
“Kita mengusulkan ada pemangkasan sebesar Rp 6.545.911.680, sehingga tinggal menyisakan angka Rp 1.636.477.920. Kami masih cukup toleran, sekalipun kuat diduga kalau anggaran ini hanya dinikmati dua sampai tiga orang yang punya gelar profesor ataupun doktor itu. Eksekutif ngomong, katanya APBD berpihak pada rakyat. Tapi buktinya, mereka kuat diduga masih memanjakan birokrasi. Sedangkan pos-pos anggaran untuk rakyat banyak yang dihilangkan,” beber wakil rakyat berbasis Partai Golkar ini.
Lain itu, Banggar juga menemukan kode rekening 5.2.2.11 yaitu belanja makan dan minum pegawai. Semula masih nampak perangkaan sebesar Rp 17.682.353.000 dan di rasionalisasi menjadi Rp 11.754.496.325.
“Banggar juga melakukan penyisiran sebesar 50 persen. Sehingga masih menyisakan Rp 8.841.176.500. Anggaran tersebut sebenarnya masih sangat besar hanya untuk makan dan minum pegawai,” beber politikus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pacitan ini.
Tak hanya itu, Gagarin juga memelototi pos anggaran kode rekening 5.2.3.15 yaitu belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga. Anggaran ini sempat terkena rasionalisasi menjadi Rp 152.919.000.
“Meski kecil, namun anggaran ini sangat tidak urgent. Banggar menyisir sebesar Rp 254.068.000 sehingga tersisa Rp 63.517.000,” tegasnya.
Terkait beberapa temuan pos anggaran yang tidak berpihak kepada masyarakat itu, Gagarin meminta agar TAPD bisa melakukan koreksi atas usulan yang disampaikan Banggar DPRD.
“Nanti malam daftar inventarisasi masalah (DIM) tersebut, akan kami bahas dengan TAPD,”tukasnya.
Pewarta: Yuniardi Sutondo
Editor: Dwi Purnawan
