Pacitanku.com, PACITAN – Kabupaten Pacitan meraih anugerah Pandu Negeri yang merupakan penghargaan khusus bagi pemerintah daerah yang memiliki kinerja dan tata kelola baik pada 2018.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden RI periode 2009-2014 yang juga Ketua Dewan Penasehat Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) Boediono kepada Bupati Pacitan Indartato, demikian keterangan pers dari Humas Pacitan yang diterima di Pacitan, Minggu (28/10/2018).
Pemberian penghargaan itu berlangsung di Puri Ratna Ballroom, Grand Sahid Jaya Hotel Lantai 2, Jakarta Pusat, Jumat (26/10/2018) malam.
“Suatu kebanggaan dan tantangan tersendiri untuk terus bersemangat meningkatkan kinerja ini. Mari bersama-sama saling mendukung dan menjaga amanah dalam memberikan pelayan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Bupati Indartato.
Pacitan merupakan salah satu dari 62 pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan dengan kategori provinsi yang memiliki kinerja dan tata kelola baik pada APN tahun 2018.
APN merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tata kelola terbaik, serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio-ekonomi melalui reformasi tata kelola.
Penghargaan ajang tahunan yang dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Tata Kelola Indonesia melalui IIPG tersebut, melakukan penilaian kinerja terhadap 34 Provinsi, 416 kabupaten dan 99 kota di Indonesia.
Hal tersebut dilakukan dalam upaya mendukung transformasi tata kelola yang berkelanjutan para sektor publik di Indonesia.
Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk menginspirasi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk “Berdiri Tegak Jadi Pandu Ibu Pertiwi”.
Penilaian dilakukan meliputi dua kriteria, yaitu aspek performance (penilaian pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, serta inovasi), dan aspek governance (tata kelola keuangan, pemerintahan, dan anti korupsi).
Pacitan sendiri sebelumnya telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, menetapkan Perda APBD 2016 dan 2017 tepat waktu, memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus, IPM yang baik, evaluasi AKIP yang relatif tinggi serta pencapaian program terobosan inovatif untuk mencapai visi dan misi Kabupaten. (Humas/RAPP002)
