Asosiasi Pemkab Seluruh Indonesia Serukan Penanggulangan Cepat Krisis Rohingya

oleh -1 Dilihat
Pengungsi Rohingya. (Foto: ABC)
Pengungsi Rohingya. (Foto: ABC)

Pacitanku.com, TRENGGALEK – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyatakan prihatin dan menyerukan penanggulangan secara cepat atas krisis kemanusiaan yang dialami komunitas muslim Rohingya, Myanmar.

Sikap resmi itu disampaikan Wakil Ketua Umum APKASI bidang Hubungan Internasional Emil Elestianto Dardak yang juga Bupati Trenggalek, Jawa Timur, siaran persnya, Senin (4/9/2017).

“Krisis kemanusiaan di Rohingya akhir-akhir ini sungguh mengusik perhatian kita semua, termasuk saya selaku pribadi maupun APKASI,” kata Emil di Trenggalek.

Ia berharap, konflik di Myanmar segera berakhir. Menurutnya, langkah cepat dan tegas oleh pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang merupakan senior Emil Dardak di Oxford University perlu segera dilakukan selain juga upaya diplomasi negara-negara dunia dan PBB.

“Kami jelas menentang dan mendesak pemimpin Myanmar untuk mengambil sikap tegas terhadap pembantaian yang terjadi,” ujarnya.




Emil secara khusus menyinggung pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, karena sama-sama lulusan Oxford University.

Menurut Emil yang barusan menyelesaikan gelar master keduanya dari salah satu universitas terbaik dunia itu, Aung San Suu Kyi seharusnya menjadi contoh dalam menjaga perdamaian dunia, termasuk di negara sendiri Myanmar.

“Beliau sebagai peraih Nobel Perdamaian tentu merupakan alumnus kebanggaan kampus kami. Bahkan di buku wisuda saya saja ada profil beliau. Tetapi dalam hal ini, saya secara pribadi sama sekali tidak membela beliau,” katanya.

Emil yang dalam forum internasional juga menjabat sebagai Co-President UCLG atau Asosiasi Pemda Asia-Pasific tersebut menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson bahkan sudah mendesak Aung San Suu Kyi mengambil sikap tegas, dan beberapa peraih nobel juga telah menyatakan sikap keras terhadap Aung San.

Kendati Aung San bukanlah Presiden Myanmar, tetapi secara “de facto” ia sebagai pimpinan partai pemenang pemilu dan menduduki jabatan “state counsellor” yang membuatnya secara de facto menjadi kepala pemerintahan Myanmar, setara dengan Perdana Menteri.

“Walau tidak dapat dipungkiri mereka saudara sesama pemeluk agama Islam dengan saya, tapi ini sudah merupakan isu kemanusiaan dan para pihak yang membela nasib pengungsi Rohingya juga datang dari seluruh lapisan masyarakat dunia terlepas dari latar belakang agama,” ujarnya.

Emil menyatakan sangat mengapresiasi pemilihan tokoh Tanah Air, Marzuki Darusman oleh PBB untuk memimpin investigasi pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine, Myanmar dimana komunitas muslim Rohingya berada. “Semoga beliau bisa berhasil,” ucap Emil Dardak.

Emil mengakui tahu bahwa ada argumen dari pihak Myanmar bahwa penyerangan dilakukan terhadap gerombolan militan Rohingya ke kantor polisi dan militer Myanmar.

Namun, Emil berkeras mengkritik karena fakta lapangan di Rakhine, banyak masyarakat sampai harus mengalami teror sedemikian berat hingga puluhan ribu orang terpaksa mengungsi ke negara lain sekitarnya, terutama Banglades.

“Bahkan menurut data PBB sebagaimana dikutip New York Times, pengungsi ke Bangladesh mencapai 76 ribu orang. Apa iya sebegitu banyaknya orang semuanya pasukan pemberontak,” ujar Emil.

Saat ditanya soal sikap resmi Universitas Oxford, Emil mengatakan itu wewenang pihak universitas walau Emil memandang sikap resmi Menlu Inggris kemungkinan memiliki pengaruh kepada sikap dari pihak universitas, tempatnya mengenyam pendidikan dan mendapat gelar doktor, sama seperti Aung San Suu Kyi yang tercatat menjadi lulusan terbaik. (RAPP002/Ant)